BANDUNG, Mevin.ID – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memberikan teguran keras kepada para pengembang (developer) perumahan di wilayah Jawa Barat, khususnya di kawasan rawan bencana seperti Bekasi.
Ia menyoroti sikap pengembang yang dinilai lepas tanggung jawab saat konsumen mereka terdampak banjir.
Dedi mengungkapkan keprihatinannya melihat banyak perumahan yang dulunya dipromosikan sebagai hunian aman dan bebas banjir, namun kini justru menjadi langganan genangan air saat cuaca ekstrem melanda.
Kritik Tajam untuk Pengembang
Mantan Bupati Purwakarta ini menyayangkan sikap para pengembang yang seolah menghilang ketika warga mulai mengalami kerugian akibat banjir.
“Yang paling prihatin adalah saat warga perumahan mengalami kebanjiran, developer yang dulu mempromosikan sebagai kawasan yang nyaman dan aman bagi hunian tidak pernah datang menemui para konsumennya yang hari ini berteriak-teriak,” ujar Dedi melalui akun media sosialnya, Jumat (23/1/2026).
Menurutnya, para pengembang seharusnya memiliki tanggung jawab moral dan sosial.
Dedi menilai mereka justru lebih sibuk mengurus izin proyek pembangunan baru daripada menyelesaikan dampak lingkungan dari proyek yang sudah mereka jual dan ambil keuntungannya.
Moratorium Izin dan Solusi Hunian Vertikal
Sebagai langkah tegas, Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah mempertimbangkan penghentian sementara (moratorium) izin pembangunan perumahan baru di wilayah rawan bencana.
Langkah ini diambil untuk membenahi tata ruang yang dianggap karut-marut.
- Tujuan Moratorium: Memastikan setiap pembangunan memperhitungkan risiko bencana secara matang.
- Arah Kebijakan: Dedi Mulyadi mulai membidik pengembangan hunian vertikal sebagai solusi keterbatasan lahan dan pengelolaan lingkungan yang lebih terkontrol.
Ajakan Kolaborasi dan Permohonan Maaf
Dedi mengajak seluruh pengembang di Jawa Barat untuk turun langsung ke lapangan, menemui warga yang terdampak, dan duduk bersama pemerintah daerah guna mencari solusi konkret.
Ia menegaskan bahwa beban penanganan banjir tidak bisa hanya dipikul oleh pemerintah sendirian.
“Saya mengajak kepada para pengembang perumahan di seluruh provinsi Jawa Barat… sebaiknya turun temui warga dan sama-sama mencari solusi,” katanya.
Di sisi lain, Gubernur juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat jika pelayanan Pemprov Jabar dalam menangani masalah banjir belum sepenuhnya memuaskan.
Ia berjanji akan terus mengevaluasi kebijakan tata ruang demi keselamatan warga.***
Penulis : Bar Bernad
