Bandung, Mevin.ID – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menanggapi operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang, Kamis malam lalu.
Dedi meminta publik menunggu pernyataan resmi KPK sembari menegaskan kembali pentingnya kepatuhan dalam tata kelola pemerintahan.
“Kami menunggu pernyataan resminya. Sampai hari ini belum ada penjelasan resmi,” kata Dedi di Bandung, Jumat malam (19/12/2025).
Dedi tidak menampik pernah dekat secara kerja dengan Ade, terutama dalam program penataan wilayah dan normalisasi sungai di Bekasi. Ia mengaku kerap mengingatkan Ade agar menjauhi praktik yang melanggar prinsip kepatutan.
“Setiap bertemu selalu saya ingatkan. Tidak boleh ada yang bertentangan dengan prinsip kepatutan,” ucapnya.
Namun peringatan itu tak cukup mencegah. OTT KPK kali ini, menurut Dedi, berada di luar apa yang selama ini telah ia pesankan.
Kasus ini menjadi alarm bagi kepala daerah lain di Jawa Barat. Dedi menyatakan kejadian serupa tidak boleh terulang.
“Semua harus konsisten menjalankan pemerintahan secara baik,” ujarnya.
Di tengah banyak program percepatan pembangunan, kasus OTT kembali membuka pertanyaan publik: seberapa kuat komitmen integritas pejabat daerah, dan bagaimana mekanisme kontrol internal daerah bekerja?
Sementara publik menunggu klarifikasi resmi dari KPK, pesan Dedi dalam situasi ini sederhana namun tegas: integritas tidak bisa ditawar, bahkan ketika kedekatan personal hadir dalam relasi kekuasaan.***
