Bogor, Mevin.ID – Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim dan Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutaqin menghadiri acara buka puasa bersama Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani di kediaman Bupati Bogor Rudy Susmanto, Cibinong, Kabupaten Bogor, Rabu (26/3/2025).
Acara ini juga dihadiri oleh kepala daerah dari wilayah penyangga Jakarta lainnya, yaitu Depok dan Cianjur.
Pertemuan ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga dimanfaatkan untuk berdiskusi mengenai isu-isu strategis yang dihadapi oleh daerah-daerah penyangga Jakarta.
Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, mengungkapkan bahwa Ketua MPR Ahmad Muzani memberikan arahan dan mengajak para kepala daerah untuk bersama-sama mencari solusi atas permasalahan yang muncul di daerah.
“Diskusi kami mencakup penanganan pasca-bencana, masalah sampah, dan perizinan di bidang usaha,” ujar Dedie A. Rachim.
Salah satu poin penting yang ditekankan oleh Ketua MPR adalah pentingnya kebijakan yang tidak menghambat investasi. Ia mengingatkan agar pemerintah daerah tidak membuat kebijakan yang menyebabkan investor hengkang akibat masalah perizinan.
“Diperlukan langkah-langkah konkret untuk memperkuat komitmen kepada dunia usaha agar tetap berinvestasi di kota-kota penyangga Jakarta, dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan, ketenagakerjaan, dan penyerapan tenaga kerja,” jelas Dedie A. Rachim.
Pembukaan lapangan kerja diharapkan dapat menjadi solusi untuk mengurangi angka pengangguran di daerah-daerah tersebut. Selain itu, diskusi juga menyentuh sektor pendidikan, khususnya ketersediaan sekolah.
“Kami juga membahas peluang pengajuan pembangunan sekolah rakyat dan sekolah garuda,” kata Dedie A. Rachim.
Kota Bogor sendiri telah mengajukan pembangunan sekolah rakyat dan tengah menyiapkan lahan serta wilayah pendukung lainnya. Ketua MPR berjanji akan membantu menjembatani komunikasi antara pemerintah daerah dengan instansi pusat terkait isu-isu yang membutuhkan solusi dari pemerintah pusat.
“Ketua MPR akan berkomunikasi dengan instansi atau kementerian terkait, seperti Bappenas, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kementerian Perhubungan terkait aspek transportasi,” tutur Dedie A. Rachim.***
