AWAL tahun 2026 dibuka dengan satu angka yang langsung menyita perhatian: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencatat defisit Rp54,6 triliun per 31 Januari.
Secara persentase, angka itu setara sekitar 0,21 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Pemerintah menyatakan kondisi ini masih terkendali dan sesuai desain APBN 2026.
Namun bagi publik dan pelaku pasar, pertanyaan yang lebih penting bukan sekadar apakah angka itu masih dalam batas aman, melainkan: apa makna ekonomi di baliknya?
Dalam satu bulan pertama tahun anggaran, pendapatan negara tercatat sekitar Rp172,7 triliun, sementara belanja negara telah mencapai Rp227,3 triliun. Selisihnya menjadi defisit.
Secara teknis, ini bukan sesuatu yang otomatis mengkhawatirkan. Defisit adalah instrumen fiskal yang sah dan lazim digunakan pemerintah di seluruh dunia untuk mendorong pertumbuhan atau menjaga stabilitas ekonomi.
Bahkan dalam kerangka Undang-Undang Keuangan Negara, defisit hingga 3 persen dari PDB masih diperbolehkan.
Namun, angka Januari ini menarik karena dua alasan. Pertama, secara nominal defisit tersebut lebih besar dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Kedua, defisit muncul akibat pertumbuhan belanja yang jauh melampaui pertumbuhan pendapatan. Di sinilah letak ceritanya.
Jika kita menelusuri lebih dalam, realisasi belanja negara pada Januari 2026 tumbuh sekitar 25 persen dibandingkan Januari tahun lalu.
Sebaliknya, pendapatan negara hanya tumbuh di kisaran satu digit hingga belasan persen. Ketimpangan laju pertumbuhan ini menciptakan jurang fiskal yang harus ditutup melalui pembiayaan, terutama penarikan utang.
Belanja yang melonjak di awal tahun bukanlah kebetulan. Pemerintah menjalankan sejumlah program prioritas yang memang dirancang untuk dieksekusi cepat. Bantuan sosial, transfer ke daerah, subsidi, hingga program-program baru yang bersifat pro-konsumsi didorong sejak awal tahun agar dampaknya terasa segera pada perekonomian.
Secara teori ekonomi makro, langkah ini dapat dipahami. Belanja pemerintah yang masuk lebih awal ke sistem ekonomi berfungsi sebagai stimulus, menjaga daya beli rumah tangga, dan memperkuat permintaan domestik pada triwulan pertama.
Di tengah ketidakpastian global seperti perlambatan ekonomi mitra dagang, volatilitas harga komoditas, serta ketegangan geopolitik, kebijakan fiskal ekspansif sering kali menjadi bantalan yang dibutuhkan.
Defisit, dalam konteks ini, bukanlah kegagalan, melainkan alat kebijakan. Tetapi kebijakan yang sama bisa menjadi pedang bermata dua.
Masalah muncul ketika pertumbuhan pendapatan negara tidak mampu mengimbangi pertumbuhan belanja.
Struktur pendapatan Indonesia masih didominasi pajak, dengan kontribusi signifikan dari PPh dan PPN. Reformasi perpajakan beberapa tahun terakhir memang meningkatkan kepatuhan dan digitalisasi administrasi, namun basis pajak Indonesia masih relatif sempit dibandingkan ukuran ekonominya. Rasio pajak terhadap PDB belum setinggi negara-negara dengan tingkat pembangunan setara.
Sementara itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sangat bergantung pada harga komoditas dan dividen BUMN. Jika harga komoditas global melandai atau laba BUMN tidak optimal, ruang fiskal ikut tertekan. Artinya, struktur pendapatan kita masih rentan terhadap siklus eksternal.
Ketika belanja melaju cepat dan pendapatan tumbuh lebih lambat, maka pembiayaan menjadi tumpuan. Pada Januari saja, pemerintah telah menarik pembiayaan utang dalam jumlah yang cukup besar untuk menjaga likuiditas APBN.
Selama rasio utang terhadap PDB tetap terkendali dan biaya bunga masih dalam batas aman, strategi ini dapat dipertahankan. Namun pasar keuangan tidak hanya melihat angka hari ini; mereka melihat tren dan ekspektasi. Di sinilah sensitivitas muncul.
Investor obligasi akan memperhitungkan apakah defisit awal tahun ini akan berlanjut sepanjang 2026.
Jika tren belanja agresif berlanjut tanpa percepatan pendapatan, kebutuhan penerbitan surat utang negara akan meningkat.
Kenaikan suplai obligasi berpotensi mendorong yield naik, yang berarti biaya bunga pemerintah meningkat. Kenaikan yield juga bisa menekan harga obligasi di pasar sekunder dan memengaruhi stabilitas pasar keuangan.
Dari sisi nilai tukar, pembiayaan yang lebih besar, terutama jika melibatkan investor asing, dapat meningkatkan volatilitas rupiah. Ketika sentimen global memburuk, arus modal keluar dapat memperlemah mata uang dan menambah tekanan pada stabilitas makro.
Namun, penting untuk menjaga proporsi analisis. Defisit 0,21 persen dari PDB pada Januari tidak berarti krisis fiskal. Rasio utang Indonesia masih relatif moderat dibanding banyak negara berkembang lainnya.
Disiplin fiskal pascapandemi juga telah mengembalikan defisit ke bawah 3 persen. Secara fundamental, posisi fiskal Indonesia masih tergolong sehat. Yang perlu diwaspadai adalah dinamika jangka menengah.
Dalam ilmu ekonomi publik, keberlanjutan fiskal bukan hanya soal besar kecilnya defisit hari ini, melainkan tentang hubungan antara pertumbuhan ekonomi, suku bunga, dan utang.
Jika ekonomi tumbuh lebih cepat daripada kenaikan beban bunga, maka utang relatif mudah dikelola. Sebaliknya, jika pertumbuhan melambat sementara beban bunga meningkat, tekanan fiskal akan terasa. Maka pertanyaan krusialnya adalah: apakah belanja yang melonjak di awal tahun ini bersifat produktif?
Jika belanja tersebut diarahkan pada infrastruktur yang meningkatkan efisiensi logistik, pendidikan yang memperbaiki kualitas SDM, atau program kesehatan yang meningkatkan produktivitas tenaga kerja, maka defisit hari ini bisa menjadi investasi bagi penerimaan masa depan.
Pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi akan memperluas basis pajak dan memperkuat pendapatan negara.
Namun jika belanja lebih banyak terserap pada program yang bersifat konsumtif jangka pendek tanpa efek pengganda yang kuat, maka defisit berisiko menjadi beban yang berulang setiap tahun. Di sinilah kualitas belanja menjadi kunci.
Selain risiko utang dan pasar keuangan, ada pula potensi dampak terhadap inflasi. Belanja besar yang masuk ke perekonomian dalam waktu singkat meningkatkan permintaan agregat.
Jika sisi penawaran, produksi barang dan jasa, tidak mampu menyesuaikan, tekanan harga bisa muncul. Bank Indonesia mungkin perlu merespons dengan kebijakan moneter yang lebih ketat.
Kenaikan suku bunga, pada gilirannya, dapat memperlambat investasi dan konsumsi kredit. Koordinasi fiskal dan moneter menjadi sangat penting. APBN tidak berdiri sendiri; ia berinteraksi dengan kebijakan suku bunga, nilai tukar, dan stabilitas sistem keuangan.
Rekomendasi Kebijakan
Pertama, pemerintah perlu memastikan bahwa lonjakan belanja awal tahun merupakan bagian dari strategi yang terukur, bukan sekadar akselerasi administratif. Pengendalian ritme belanja sepanjang tahun penting agar defisit tidak melebar tajam di semester kedua.
Kedua, reformasi pendapatan harus dipercepat. Perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan, dan optimalisasi PNBP menjadi agenda mendesak. Digitalisasi sistem perpajakan dan integrasi data ekonomi dapat meningkatkan efisiensi pemungutan tanpa harus menaikkan tarif secara agresif.
Ketiga, manajemen utang harus tetap prudent. Diversifikasi sumber pembiayaan, pengelolaan jatuh tempo yang hati-hati, serta pengendalian biaya bunga akan menjaga keberlanjutan fiskal. Transparansi komunikasi kepada pasar juga penting agar persepsi risiko tetap terkendali.
Keempat, evaluasi kualitas belanja harus dilakukan secara sistematis. Setiap rupiah yang dibelanjakan seharusnya memiliki indikator kinerja yang jelas. APBN bukan sekadar daftar angka, melainkan instrumen pembangunan.
Pada akhirnya, defisit Rp54,6 triliun di Januari 2026 adalah cermin dari pilihan kebijakan.
Ia mencerminkan keberanian pemerintah menggunakan fiskal sebagai alat stimulus, sekaligus mengingatkan bahwa ruang fiskal bukan tanpa batas. Angka ini belum mengindikasikan bahaya, tetapi ia adalah sinyal yang patut dibaca dengan jernih.
Sejarah ekonomi menunjukkan bahwa krisis fiskal jarang datang secara tiba-tiba. Ia biasanya diawali oleh tren kecil yang diabaikan, ekspektasi pasar yang berubah perlahan, dan ketidakseimbangan yang menumpuk. Karena itu, kewaspadaan lebih penting daripada kepanikan.
Indonesia memiliki modal fundamental yang kuat: ekonomi besar dengan pasar domestik luas, demografi produktif, dan pengalaman mengelola krisis.
Dengan disiplin fiskal, kualitas belanja yang baik, serta reformasi pendapatan yang konsisten, defisit awal tahun ini dapat menjadi bagian dari strategi pertumbuhan, bukan awal dari tekanan.
Yang terpenting adalah menjaga keseimbangan antara keberanian berbelanja dan kebijaksanaan mengelola risiko.
APBN adalah alat negara untuk menyejahterakan rakyat. Tetapi agar alat itu tetap efektif, ia harus dikelola dengan akal sehat, transparansi, dan komitmen jangka panjang.
Defisit Januari mungkin hanya sebuah angka. Namun seperti semua angka dalam ekonomi publik, ia berbicara tentang prioritas, keberanian, dan tanggung jawab.
Dan pada akhirnya, ia mengingatkan bahwa kebijakan fiskal bukan sekadar soal menutup buku anggaran, melainkan soal menjaga masa depan ekonomi bangsa.
Bonar Sianturi, Ketua Bidang Ekonomi, Industri dan Investasi DPP Projo
Penulis : Bonar Sianturi
