Desakan Pemakzulan Gibran Mencuat dari Forum Purnawirawan, Nama Try Sutrisno Ikut Disorot

- Redaksi

Kamis, 3 Juli 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sabtu malam (22/02/2025) tiba-tiba riuh. Pasalnya, Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming berkunjung ke salah satu perkampungan padat penduduk di Kota Surakarta

Sabtu malam (22/02/2025) tiba-tiba riuh. Pasalnya, Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming berkunjung ke salah satu perkampungan padat penduduk di Kota Surakarta

Jakarta, Mevin.ID – Gelombang kritik terhadap posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kian mengeras. Kali ini, suara itu datang dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI, yang secara terbuka menyampaikan usulan pemakzulan dalam konferensi pers yang digelar di kawasan Kemang, Jakarta, Rabu (2/7/2025).

Yang menarik, dalam daftar penandatangan usulan pemakzulan tersebut sempat tercantum nama Jenderal (Purn) Try Sutrisno, Wakil Presiden ke-6 RI. Namun, dalam forum resmi, Try tidak hadir. Ketidakhadiran ini menimbulkan spekulasi: apakah Try benar-benar bagian dari gerakan ini?

“Pak Try itu sejalan secara pemikiran, beliau punya kegelisahan yang sama. Tapi saya tidak ajak beliau ke dalam tim kami,” jelas Jenderal (Purn) Fachrul Razi, mewakili forum tersebut.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Nama-Nama Besar Turut Hadir, Misi Moral Digulirkan

Selain Fachrul, jajaran purnawirawan lainnya yang terlibat antara lain:

  • Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto
  • Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto
  • Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan

Nama-nama dari luar militer seperti Eros Djarot, Abraham Samad, Refly Harun, Musdah Mulia, dan Said Didu juga tampak mendukung forum ini secara pemikiran dan moral.

Mereka menilai bahwa keberadaan Gibran sebagai Wapres tidak memenuhi standar etik dan kepatutan, serta mewarisi dugaan intervensi kekuasaan yang menguat pasca Pilpres 2024.

Surat Resmi dan Upaya Tekanan Konstitusional

Surat resmi yang ditujukan kepada DPR dan MPR telah ditandatangani oleh empat tokoh purnawirawan. Mereka mendesak agar mekanisme pemakzulan Gibran diproses melalui jalur hukum dan konstitusi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar.

“Kami bukan ingin membuat keributan. Tapi kami khawatir bangsa ini kehilangan etika dalam bernegara,” ujar Fachrul.

Cari Dukungan Diam-Diam ke SBY?

Forum ini juga mengisyaratkan upaya untuk menemui Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), guna menjajaki dukungan moral dan politik terhadap langkah pemakzulan.

“Kami akan cari pendekatan. Tidak perlu formal. Kita ingin tahu keberpihakan beliau,” ucap Fachrul.

Ia membandingkan SBY dengan Presiden Jokowi yang disebutnya masih “cawe-cawe” dalam politik kekuasaan pasca jabatannya.

“SBY sudah tidak intervensi. Itu beda dengan yang sekarang,” sindir Fachrul, tanpa menyebut nama secara eksplisit.

Etika, Bukan Sekadar Legalitas

Forum ini menekankan bahwa keberatan mereka bukan soal legalitas politik, melainkan soal etika kekuasaan. Mereka mempertanyakan proses naiknya Gibran ke kursi wakil presiden, yang dinilai “melompati” norma kepatutan dan melibatkan putusan MK yang kontroversial.

Dalam pernyataan resminya, Forum Purnawirawan menyebut bahwa jabatan publik harus dijalani dengan etika dan kehormatan, bukan hanya lewat celah hukum atau manuver konstitusi.

Gerakan purnawirawan ini bisa menjadi barometer moral dalam politik, atau sebaliknya, dibaca sebagai sinyal resistensi elite lama terhadap poros kekuasaan baru.

Di tengah perubahan lanskap politik pasca-Pilpres 2024, gerakan semacam ini bisa menjadi pemantik wacana etika bernegara yang makin pudar. Namun seiring waktu, sejarah akan menilai: apakah ini suara nurani, atau manuver kekuasaan yang dibungkus idealisme?***

Follow WhatsApp Channel mevin.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Gubernur Jabar Hentikan Proyek Lapangan Golf di Kaki Gunung Salak
Polisi: Diplomat Muda ADP Miliki Riwayat GERD dan Kolesterol, Penyelidikan Masih Berlanjut
Diplomat Kemenlu RI Tewas, Pernah Jadi Saksi Kasus TPPO di Jepang
Ironi Jaksa Azam: Tilap Uang Korban Investasi Bodong, Dipakai Umrah, Divonis 7 Tahun Penjara
Indonesia Siap Bergabung dengan Bank Pembangunan BRICS (NDB), Akses Proyek Rp633 Triliun
FKSS Jabar Siap Gugat Kepgub Penambahan Rombel ke PTUN, Nilai Kebijakan Rugikan Sekolah Swasta
Mendagri Pastikan Gibran Tak Akan Berkantor di Papua
Perbaikan Tol Cipularang dan Padaleunyi Dimulai, Lalu Lintas Berpotensi Terganggu

Berita Terkait

Kamis, 10 Juli 2025 - 15:12 WIB

Gubernur Jabar Hentikan Proyek Lapangan Golf di Kaki Gunung Salak

Kamis, 10 Juli 2025 - 15:07 WIB

Polisi: Diplomat Muda ADP Miliki Riwayat GERD dan Kolesterol, Penyelidikan Masih Berlanjut

Kamis, 10 Juli 2025 - 09:05 WIB

Diplomat Kemenlu RI Tewas, Pernah Jadi Saksi Kasus TPPO di Jepang

Rabu, 9 Juli 2025 - 13:11 WIB

Ironi Jaksa Azam: Tilap Uang Korban Investasi Bodong, Dipakai Umrah, Divonis 7 Tahun Penjara

Rabu, 9 Juli 2025 - 13:06 WIB

Indonesia Siap Bergabung dengan Bank Pembangunan BRICS (NDB), Akses Proyek Rp633 Triliun

Berita Terbaru