Jakarta, Mevin.ID – Gelombang kritik terhadap posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kian mengeras. Kali ini, suara itu datang dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI, yang secara terbuka menyampaikan usulan pemakzulan dalam konferensi pers yang digelar di kawasan Kemang, Jakarta, Rabu (2/7/2025).
Yang menarik, dalam daftar penandatangan usulan pemakzulan tersebut sempat tercantum nama Jenderal (Purn) Try Sutrisno, Wakil Presiden ke-6 RI. Namun, dalam forum resmi, Try tidak hadir. Ketidakhadiran ini menimbulkan spekulasi: apakah Try benar-benar bagian dari gerakan ini?
“Pak Try itu sejalan secara pemikiran, beliau punya kegelisahan yang sama. Tapi saya tidak ajak beliau ke dalam tim kami,” jelas Jenderal (Purn) Fachrul Razi, mewakili forum tersebut.
Nama-Nama Besar Turut Hadir, Misi Moral Digulirkan
Selain Fachrul, jajaran purnawirawan lainnya yang terlibat antara lain:
- Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto
- Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto
- Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan
Nama-nama dari luar militer seperti Eros Djarot, Abraham Samad, Refly Harun, Musdah Mulia, dan Said Didu juga tampak mendukung forum ini secara pemikiran dan moral.
Mereka menilai bahwa keberadaan Gibran sebagai Wapres tidak memenuhi standar etik dan kepatutan, serta mewarisi dugaan intervensi kekuasaan yang menguat pasca Pilpres 2024.
Surat Resmi dan Upaya Tekanan Konstitusional
Surat resmi yang ditujukan kepada DPR dan MPR telah ditandatangani oleh empat tokoh purnawirawan. Mereka mendesak agar mekanisme pemakzulan Gibran diproses melalui jalur hukum dan konstitusi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar.
“Kami bukan ingin membuat keributan. Tapi kami khawatir bangsa ini kehilangan etika dalam bernegara,” ujar Fachrul.
Cari Dukungan Diam-Diam ke SBY?
Forum ini juga mengisyaratkan upaya untuk menemui Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), guna menjajaki dukungan moral dan politik terhadap langkah pemakzulan.
“Kami akan cari pendekatan. Tidak perlu formal. Kita ingin tahu keberpihakan beliau,” ucap Fachrul.
Ia membandingkan SBY dengan Presiden Jokowi yang disebutnya masih “cawe-cawe” dalam politik kekuasaan pasca jabatannya.
“SBY sudah tidak intervensi. Itu beda dengan yang sekarang,” sindir Fachrul, tanpa menyebut nama secara eksplisit.
Etika, Bukan Sekadar Legalitas
Forum ini menekankan bahwa keberatan mereka bukan soal legalitas politik, melainkan soal etika kekuasaan. Mereka mempertanyakan proses naiknya Gibran ke kursi wakil presiden, yang dinilai “melompati” norma kepatutan dan melibatkan putusan MK yang kontroversial.
Dalam pernyataan resminya, Forum Purnawirawan menyebut bahwa jabatan publik harus dijalani dengan etika dan kehormatan, bukan hanya lewat celah hukum atau manuver konstitusi.
Gerakan purnawirawan ini bisa menjadi barometer moral dalam politik, atau sebaliknya, dibaca sebagai sinyal resistensi elite lama terhadap poros kekuasaan baru.
Di tengah perubahan lanskap politik pasca-Pilpres 2024, gerakan semacam ini bisa menjadi pemantik wacana etika bernegara yang makin pudar. Namun seiring waktu, sejarah akan menilai: apakah ini suara nurani, atau manuver kekuasaan yang dibungkus idealisme?***
