PAGI itu, saat embun belum sepenuhnya menguap dari aspal basah, Siti (46), pedagang sayur di Pasar Induk Gedebage, harus mengangkat gerobaknya melewati tumpukan sampah busuk.
Sepatu karetnya tenggelam dalam lumpur bercampur limbah, sementara lalat-lalat hitam beterbangan liar di udara.
Sudah sejak Desember 2024, sampah di pasar ini tidak terkelola dengan baik. Baunya menusuk sampai ke paru-paru, menempel di setiap helaan napas.
Para pedagang seperti Siti tak punya pilihan lain selain tetap berdagang, bertahan di antara gunungan sampah yang menggunung hingga lebih dari 600 ton.
“Kami sudah bayar retribusi, tiap bulan. Tapi ya begini… Sampah makin numpuk, gak ada yang bersihin,” keluh Siti, sambil mengibas-ngibaskan sapu lidi mengusir lalat dari dagangannya. Ia bercerita, sejak sampah menggunung, pembeli berkurang drastis.
Tak sedikit yang memilih menghindar, tak tahan dengan bau menyengat yang menyelimuti pasar.
Di atas kertas, pengelolaan sampah Pasar Gedebage seharusnya menjadi tanggung jawab bersama: Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandung mengangkut, PD Pasar memelihara kebersihan, dan pengelola pasar memastikan fasilitas TPS berfungsi.
Tapi di lapangan, seolah yang terjadi hanya saling tuding. DLH menyalahkan PD Pasar, PD Pasar menyalahkan kurangnya truk DLH, sementara pengelola pasar berkelit dari tanggung jawab.
Yang menjadi korban bukanlah para pejabat itu. Melainkan orang-orang seperti Siti, yang setiap hari berjuang mencari nafkah di tengah bau busuk dan ancaman penyakit.
Pekan lalu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi akhirnya turun tangan. Mengirimkan alat berat, truk tambahan, dan relawan untuk mengangkut sampah yang dibiarkan membusuk berbulan-bulan.
Tapi di balik gerak cepat itu, ada ironi pahit: masalah yang seharusnya selesai di tingkat kota malah harus menunggu gubernur datang.
Sampah di Pasar Gedebage bukan sekadar soal bau atau kotor. Ia adalah cermin betapa rapuhnya tata kelola kita: ketika pelayanan publik dikalahkan oleh ego sektoral, ketika tanggung jawab dibuang seperti sampah.
Siti dan ribuan pedagang lain mungkin tak mengerti rumitnya birokrasi di balik meja kantor. Tapi mereka paham satu hal: hidup mereka berharga, dan seharusnya tak perlu diinjak-injak di antara timbunan sampah dan ketidakpedulian.
Di tengah gunungan sampah itu, Siti tetap berjualan. Karena baginya, bertahan adalah satu-satunya pilihan.
Namun, harapan para pedagang kini mengarah jelas: mereka menuntut Pemerintah Kota Bandung untuk serius membenahi pasar melalui BUMD Perumda Pasar Juara, khususnya dalam soal pengelolaan sampah.
Pasar yang bersih, nyaman, dan sehat bukan sekadar mimpi. Jika pengelola saat ini tidak mampu mewujudkan cita-cita itu, para pedagang menyerukan dengan lantang: lebih baik mundur, dan berikan kesempatan kepada orang-orang yang benar-benar punya political will untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat kecil.
Sebab bagi Siti dan ribuan pedagang lainnya, bertahan hidup di tengah tumpukan sampah bukanlah pilihan. Mereka butuh perubahan. Mereka butuh pemerintah yang benar-benar bekerja.***
Penulis : Bar Bernad
