JAKARTA, Mevin.ID – Mantan penyidik KPK yang dijuluki “Raja OTT”, Harun Al Rasyid, mengingatkan bahwa celah untuk praktik percaloan, intervensi, dan manipulasi masih berpotensi terjadi dalam penyelenggaraan ibadah haji.
Pernyataan ini disampaikan Harun yang kini menjabat sebagai Direktur Jenderal Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj).
“Dari awal proses haji itu ada tahapan pra-haji, lalu pelaksanaan hajinya sendiri, dan setelah itu ada pertanggungjawaban. Semua tahapan itu harus bersih,” tegas Harun, Kamis (29/1/2026).
Titik Rawan Percaloan Haji
Harun menyoroti fase pra-haji sebagai titik kritis. Ia menekankan pentingnya menjaga keabsahan data dan antrean porsi jamaah, baik reguler maupun khusus.
Praktik “nyodok” atau mendahulukan nomor porsi tanpa alasan yang jelas harus ditiadakan. Ia menegaskan, pembenahan Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) mutlak diperlukan agar data tidak mudah dimanipulasi.
Setelah pendaftaran, tahap pelunasan biaya haji juga rawan. Harun bahkan menyebut kasus kuota tambahan yang sedang diselidiki KPK sebagai contoh kerawanan dalam proses ini.
“Sebenarnya siapa yang berangkat, siapa yang kemudian tergeser itu semuanya harus diberesin,” katanya.
Peringatan Keras Soal Pengadaan Layanan di Arab Saudi
Titik rawan lain, menurut Harun, adalah pada proses pengadaan layanan di Tanah Suci.
Mulai dari pengadaan hotel, konsumsi, transportasi, hingga layanan di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) tidak lepas dari potensi praktik rente dan percaloan.
Ia mengakui, sejak tahun 2012 sampai hari ini praktik-praktik percaloan itu masih ada.
“Dan saya sebagai pengarah tim merasakan itu. Intervensi-intervensi, termasuk kemudian adanya praktik-praktik percaloan itu masih mencoba untuk masuk,” ungkap Harun secara blak-blakan.
Baca Juga: Eks Menag Yaqut Tak Berani Mangkir Dipanggil KPK Hari Ini, Besaran Korupsi Kuota Haji akan Dihitung
Komitmen Kemenhaj
Di tengah peringatannya, Harun memastikan komitmen Kemenhaj untuk menutup rapat celah-celah penyimpangan pada penyelenggaraan haji tahun ini.
Ia baru saja kembali dari Arab Saudi setelah mendapat mandat langsung dari Menteri Haji dan Umrah, Mohamad Irfan Yusuf (Gus Irfan), untuk mengawal proses pengadaan layanan.
“Kita dari awal sudah bertekad bahwa tahun ini tidak boleh ada praktik-praktik percaloan,” tegas Harun.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Gus Irfan yang dinilainya konsisten menjaga netralitas dan tidak menuruti intervensi dari pihak luar.
Harun mengungkapkan, Menteri Gus Irfan pernah menyampaikan adanya pihak yang mencoba membawa uang untuk mempengaruhi kebijakan, namun hal tersebut tidak diteruskan kepada timnya di lapangan.***
Penulis : Atep K
Editor : Bar Bernad
Sumber Berita: HIMPUH
