“Diteror Karena Melawan”: Ketua FPHI dan Guru Honorer Bekasi Dapat Tekanan Usai Laporkan Dugaan Pungli

Bekasi, Mevin.ID – Aksi teror diduga menimpa M. Unin Saputra, Ketua Forum Pembela Honorer Indonesia (FPHI) Korda Kabupaten Bekasi, dan istrinya yang merupakan guru SD negeri.

Peristiwa ini mencuat setelah FPHI berani membuka dugaan praktik pungutan liar (pungli) yang disebut terjadi di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.

Unin dan istrinya bukan hanya menerima tekanan verbal. Sejumlah orang yang mengaku sebagai pengurus PGRI tingkat kecamatan dan kabupaten mendatangi sekolah tempat istrinya mengajar.

Mereka meminta istri saya membuat pernyataan bermaterai dan persetujuan potongan gaji untuk iuran PGRI

“Istri saya yang seorang guru didatangi oleh oknum pengurus PGRI, ditanya-tanya soal formulir. Mereka juga menyodorkan surat bermaterai agar menandatangani persetujuan potongan gaji untuk iuran PGRI,” ujar Unin kepada Mevin.ID, Rabu (12/6/2025).

Teror Serentak di 23 Kecamatan

Yang membuat miris, aksi teror ini tak hanya dialami Unin. Sejumlah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di 23 kecamatan Kabupaten Bekasi juga dilaporkan menerima tekanan serupa.

Mereka yang menolak menjadi anggota PGRI atau enggan menandatangani formulir iuran dipaksa menandatangani surat bermaterai.

“Ini terstruktur dan masif. Di 23 kecamatan, Korwil Pendidikan bergerak secara serempak, bukan sebagai ASN Disdik, tapi sebagai alat organisasi,” tegas Unin.

Unin menduga aksi ini adalah reaksi atas langkah FPHI yang melaporkan dugaan pungli ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejari Cikarang, dan Polres Metro Bekasi.

Melawan Tekanan, Menolak Diam

Menurut laporan yang diterima FPHI, tekanan terjadi bukan hanya lewat pendekatan organisasi. Ada indikasi intimidasi psikologis terhadap guru-guru honorer dan PPPK yang memilih tidak bergabung dengan PGRI.

Unin menyebut, tekanan ini justru semakin memperkuat posisi FPHI sebagai wadah perjuangan para tenaga pendidik non-PNS di Bekasi.

“Ini bukan sekadar soal iuran. Ini soal kebebasan berserikat dan kebebasan memilih organisasi. Dan kami akan lawan bentuk teror semacam ini,” tegasnya.

Bola Panas di Dinas Pendidikan

Hingga berita ini ditayangkan, belum ada klarifikasi resmi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi maupun pengurus PGRI tingkat kabupaten.

Namun tekanan terhadap pegawai PPPK terkait formulir PGRI kini menjadi bola panas yang tengah menggelinding liar di kalangan tenaga honorer.

FPHI menegaskan akan membawa kasus ini ke ranah hukum, menyusul pengaduan sebelumnya terkait dugaan praktik pungli di tubuh Disdik Kabupaten Bekasi.***