DPR Pasang Badan! Dasco Minta Pemerintah Tunda Impor 105 Ribu Pikap India

JAKARTA, Mevin.ID – Rencana impor besar-besaran 105 ribu unit mobil pikap dari India terus menuai polemik. Terbaru, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta pemerintah untuk segera menunda rencana tersebut sembari menunggu kepulangan Presiden Prabowo Subianto dari kunjungan kerja luar negeri.

Dasco menegaskan bahwa kebijakan strategis seperti ini perlu dikalkulasi ulang, terutama mengenai kesiapan industri otomotif dalam negeri.

Menunggu Keputusan Presiden

Menurut Dasco, detail mengenai impor kendaraan untuk operasional Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih ini harus dibahas secara mendalam bersama Presiden agar sejalan dengan visi kemandirian industri nasional.

“Saya sudah menyampaikan pesan kepada pemerintah untuk rencana tersebut ditunda dulu, mengingat Presiden masih di luar negeri. Tentunya Presiden pada saat pulang akan membahas detail-detail mengenai impor tersebut,” ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (23/2/2026).

Ketua Harian DPP Gerindra tersebut juga menambahkan bahwa Presiden dipastikan akan meminta pendapat para ahli dan menghitung kapasitas produksi perusahaan otomotif dalam negeri sebelum mengambil langkah final.

Alasan Agrinas: Produksi Lokal Tak Mencukupi

Di sisi lain, Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, memberikan pembelaan terkait rencana impor tersebut. Menurutnya, kapasitas produksi mobil pikap di Indonesia saat ini berada di angka 70 ribuan unit per tahun.

Agrinas khawatir jika seluruh kebutuhan Kopdes Merah Putih diambil dari pasar lokal, hal itu akan mengganggu stabilitas suplai kendaraan logistik nasional lainnya.

• Harmonisasi Industri: Agrinas mengklaim impor dilakukan demi menjaga keseimbangan stok dalam negeri.
• Alternatif Harga: Memberikan pilihan kendaraan dengan harga yang dianggap lebih kompetitif bagi masyarakat desa.

Kritik yang Terus Mengalir

Meski Agrinas memiliki alasan teknis, desakan untuk membatalkan atau menunda impor terus datang dari berbagai pihak, termasuk Kadin dan asosiasi otomotif (Gaikindo).

Mereka menilai impor CBU (utuh) bertentangan dengan komitmen pemerintah untuk meningkatkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Pasar otomotif nasional kini tengah menunggu kepulangan Presiden Prabowo untuk memberikan kepastian: apakah pemerintah akan tetap mendatangkan produk India (Mahindra dan Tata Motors) atau beralih memaksimalkan pabrikan lokal guna mendukung mobilitas desa.***