JAKARTA, Mevin.ID – Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di Pangkalpinang, Kamis (12/2/2026), memanas setelah Komisi XII DPR RI mengkritik keras kinerja Pertamina Patra Niaga terkait distribusi elpiji 3 kg dan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di wilayah Bangka Belitung.
Komisi XII mendesak adanya perbaikan sistemik menyusul adanya kesenjangan antara laporan stok perusahaan dengan kondisi kelangkaan yang kerap dikeluhkan masyarakat.
Dalam kunjungan kerja spesifik tersebut, isu antrean panjang di pangkalan dan sulitnya mendapatkan energi bersubsidi menjadi sorotan utama.
Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, menyatakan bahwa data administratif yang menunjukkan stok aman tidak ada artinya jika masyarakat masih kesulitan mendapatkan pasokan.
Ia mengingatkan pihak manajemen Pertamina bahwa menjelang bulan Ramadhan dan Idulfitri, kebutuhan masyarakat akan energi meningkat drastis.
“Rakyat tidak butuh angka di atas kertas, yang penting barangnya ada. Jika manajemen distribusi tidak maksimal dan terus terjadi kelangkaan, kami tidak segan meminta evaluasi jabatan atau rotasi pimpinan wilayah agar pelayanan kepada masyarakat kembali prima,” tegasnya.
Meskipun dalam paparannya, Satuan Tugas RAFI Sumbagsel Pertamina Patra Niaga memaparkan sejumlah rencana strategis, seperti peningkatan coverage days Pertalite menjadi 17,6 hari dan Pertamax menjadi 30 hari melalui penambahan tangki penyimpanan.
Selain itu, terdapat rencana optimalisasi fasilitas SPPEK Bangka untuk menambah daya tampung elpiji dari 300 metrik ton menjadi 400 metrik ton.
Namun, Komisi XII menilai rencana tersebut harus dibarengi dengan pengawasan ketat di lapangan. Anggota dewan menyoroti potensi kebocoran distribusi yang diduga mengalir ke sektor industri dan pertambangan ilegal, yang seharusnya tidak menjadi target subsidi.
Bambang Patijaya yang juga politisi Partai Golkar itu menekankan pentingnya sinergi antara Pertamina, BPH Migas, dan Pemerintah Daerah.
Menurutnya, koordinasi yang solid diperlukan untuk memastikan energi bersubsidi tepat sasaran dan distribusi berjalan efektif.
“Efektivitas distribusi adalah kuncinya. Jangan sampai pasokan yang sudah ditambah justru tidak sampai ke tangan masyarakat yang membutuhkan,” tutupnya.***
Penulis : Atep K
Editor : Bar Bernad
