Jakarta, Mevin.ID – DPR RI mendesak pemerintah jamin ketersediaan vaksin penyakit mulut dan kuku (PMK) gratis bagi peternak. Desakan ini terdorong lonjakan kasus PMK pada sapi yang terjadi di tujuh provinsi.
“Pastikan bahwa vaksin PMK cukup dan jangan ada pungutan atau biaya vaksin dari peternakan rakyat,” kata Anggota Komisi IV DPR RI Ajbar, mengutip Parlementaria, Minggu (19/1/2025).
Ajbar juga menekankan pentingnya akses vaksin gratis untuk peternak kecil, selain pentingnya dukungan terhadap tenaga operasional vaksinasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menegaskan, pungutan biaya vaksinasi terhadap peternak rakyat hanya akan memperburuk situasi. Sebab, jangankan dipungut biaya, vaksin gratis saja masih banyak peternak yang tidak melapor.
“Peternakan rakyat tidak boleh dipungut biaya. Sebab faktanya, jangankan dipungutin biaya, gratis saja masih banyak peternak yang enggan melaporkan ternaknya untuk divaksin,” ujar Politisi Fraksi PAN ini.
Baca Juga: PMK Kembali Mewabah, Ini Cara Pemkab Tuban Menanganinya
Wabah PMK kini telah menjangkiti tujuh provinsi, yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan Lampung.
Sejak pertengahan Desember 2024, jumlah kasus PMK terus meningkat, menimbulkan kekhawatiran di kalangan peternak dan masyarakat luas.
Ajbar juga mendesak Kementerian Pertanian (Kementan) untuk bertindak cepat dalam mengatasi wabah ini.
Menurutnya, langkah konkret seperti percepatan distribusi vaksin, edukasi kepada peternak, serta jaminan vaksinasi gratis dapat membantu menekan penyebaran virus.
Baca Juga: Ribuan Ternak di Aceh Terinfeksi PMK, Total 94 Mati
Selain itu, ia menyoroti pentingnya pendampingan terhadap peternak dalam menghadapi wabah ini.
Banyak peternak kecil yang belum menyadari pentingnya vaksinasi, sehingga peran pemerintah sangat krusial dalam memastikan kesadaran dan keterlibatan peternak.
Dengan kasus PMK yang terus meningkat, ia berharap pemerintah mengambil langkah tegas dan strategis demi melindungi sektor peternakan nasional.
“Kesejahteraan peternak harus menjadi prioritas utama, dan pemerintah harus memastikan segala bentuk dukungan tersedia,” tandasnya. (*)
Penulis : Debar
Editor : Debar
