SUMATRA, Mevin.ID – Kondisi memprihatinkan masih menyelimuti ratusan ribu warga di Sumatra pascabencana banjir dan longsor yang menghantam akhir tahun lalu.
Hingga 19 Januari 2026, lebih dari 165.000 jiwa dilaporkan masih bertahan di posko pengungsian dan tenda-tenda darurat karena hunian sementara (huntara) yang dijanjikan pemerintah belum kunjung memadai.
Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 16 Januari, tercatat 166.579 orang tersebar di pengungsian di wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Huntara Siap Huni Masih di Bawah 1.000 Unit
Meskipun pemerintah berupaya mempercepat pemulihan, progres pembangunan tempat tinggal transisi ini masih jauh dari kebutuhan.
Dari total pengajuan 27.860 unit huntara di tiga provinsi, baru sekitar 781 unit yang dinyatakan siap huni. Sementara itu, 5.738 unit lainnya masih dalam tahap pembangunan.
Kesenjangan yang lebar ini memaksa warga tetap tinggal di tenda yang tidak layak.
“Siang kepanasan, malam kedinginan,” ungkap Salamah, salah satu pengungsi di Aceh Utara yang sudah dua bulan tidur di tenda bersama tujuh anggota keluarganya.
Masalah Kesehatan dan Krisis Air Bersih
Kondisi lingkungan pengungsian yang sumpek mulai berdampak buruk pada kesehatan warga, terutama kelompok rentan.
Laporan dari lapangan menunjukkan anak-anak mulai sering mengalami demam, batuk, dan diare.
Bagi warga yang sudah pindah ke huntara pun, masalah belum sepenuhnya selesai.
Di Aceh Tamiang, pengungsi mengeluhkan sulitnya akses air bersih dan lokasi huntara yang jauh dari sekolah anak-anak maupun tempat asal mereka mencari nafkah.
Dana Tunggu Hunian (DTH) Belum Merata
Sebagai alternatif, pemerintah menawarkan Dana Tunggu Hunian (DTH) sebesar Rp600.000 per bulan per keluarga untuk menyewa tempat tinggal sementara.
Namun, realisasinya masih tersendat. Dari 15.346 keluarga yang mengajukan, baru 2.695 keluarga yang dilaporkan telah menerima bantuan tersebut hingga pertengahan Januari.
Beberapa warga yang menumpang di rumah kerabat mengaku sangat membutuhkan uang tunai tersebut untuk kebutuhan mendesak lainnya.
“Kami perlu uang juga untuk sekolah anak, kalau sembako terus tidak bisa dijual,” ujar Nidar, pengungsi di Tapanuli Utara.
Peringatan dari Pakar: Huntara Kolektif Bisa Jadi “Bom Waktu”
Pakar manajemen bencana, Avianto Amri, mengingatkan bahwa huntara kolektif yang pembangunannya molor bisa memicu krisis sosial.
Fasilitas umum yang rendah kualitasnya berisiko meningkatkan angka kekerasan, pelecehan, serta penyebaran penyakit menular.
Ia menyarankan pemerintah untuk lebih mengedepankan skema DTH yang memadai agar warga bisa mencari hunian yang lebih privasi dan sehat, ketimbang menggiring masyarakat masuk ke hunian kolektif yang berpotensi menjadi masalah baru dalam jangka panjang.
Pemerintah sendiri menargetkan seluruh huntara dapat diselesaikan sebelum bulan Ramadan agar keluarga terdampak bisa menjalani ibadah dengan lebih layak.***
Editor : Bar Bernad
Sumber Berita: BBC
