Jakarta, Mevin.ID — Dalam waktu hampir bersamaan, dua langkah politik besar muncul dari Bali dan Jakarta, yang mengisyaratkan potensi babak baru hubungan antara Presiden Prabowo Subianto dan PDI Perjuangan.
Dari Denpasar, Bali, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri secara tegas menginstruksikan seluruh kadernya untuk mendukung pemerintahan. Arahan itu disampaikan dalam forum Bimbingan Teknis Nasional Fraksi PDIP kepada anggota legislatif partai, Kamis (31/7/2025).
“Bukan dukungan buta, tapi panggilan tanggung jawab untuk memastikan pemerintah tetap di jalur yang benar,” kata Deddy Yevri Sitorus, Ketua DPP PDIP, dalam konferensi pers di kawasan Nusa Dua, Badung, Bali.
Menurut Deddy, PDIP siap berperan sebagai “penjaga rel” di tengah tantangan serius yang dihadapi negara, seperti fiskal yang tidak stabil, penurunan pendapatan negara, dan beban utang luar negeri.
Sementara itu, dari Jakarta, Presiden Prabowo Subianto resmi mengusulkan amnesti kepada Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, yang kemudian disetujui oleh DPR RI.
“DPR telah memberikan pertimbangan dan persetujuan atas surat presiden terkait amnesti terhadap 1.116 orang, termasuk Hasto Kristiyanto,” ujar Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, usai rapat konsultasi di Kompleks Parlemen, Senayan.
Selain amnesti untuk Hasto, DPR juga menyetujui abolisi terhadap mantan Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong, yang sebelumnya divonis dalam kasus korupsi impor gula.
Abolisi adalah penghentian proses hukum terhadap seseorang yang sedang menjalani perkara pidana, sedangkan amnesti merupakan pengampunan yang diberikan secara kolektif kepada sekelompok orang yang telah divonis.
Dua langkah ini—dukungan PDIP terhadap pemerintah dan pengampunan kepada tokoh sentral partai oleh Presiden—memicu spekulasi kuat bahwa tengah terjadi rekonsiliasi strategis antara pemerintahan Prabowo dan PDIP, yang selama ini dikenal mengambil sikap kritis sejak Pilpres 2024.***
