Jakarta, Mevin.ID — Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menilai aksi demonstrasi di berbagai daerah pada 28–29 Agustus 2025 murni dipicu kondisi ekonomi nasional, bukan karena ditunggangi pihak tertentu.
Menurut Bhima, kemarahan masyarakat muncul akibat kegagalan pemerintah dalam memperbaiki lapangan kerja dan mengurangi ketimpangan. “Murni kemarahan publik. Pemerintah gagal dalam kebijakan ekonomi,” ujarnya, Jumat (29/8).
Bhima menilai risiko ekonomi semakin memburuk lantaran ketidakpuasan publik tidak direspons serius. Tuntutan masyarakat terkait reformasi perpajakan dan efisiensi anggaran justru diabaikan. Kondisi ini, kata Bhima, menimbulkan ketidakpercayaan investor terhadap stabilitas ekonomi Indonesia.
Ia juga menyoroti ketidaksesuaian antara data pertumbuhan ekonomi 5,12 persen pada kuartal II 2025 yang diumumkan pemerintah dengan realita di lapangan. “Hampir mustahil ekonomi tumbuh di atas 5 persen ketika daya beli rendah dan masyarakat marah,” tegasnya.
Gelombang demo sendiri dipicu tragedi tewasnya Affan Kurniawan, pengemudi ojek online berusia 21 tahun yang dilindas kendaraan taktis Brimob di Jakarta Pusat, Kamis (28/8). Affan bukan peserta aksi, melainkan sedang mengantarkan pesanan makanan. Peristiwa ini memicu kemarahan publik yang meluas ke berbagai kota, termasuk Bandung, Surabaya, dan Solo.
Selain menuntut keadilan bagi Affan, massa juga memprotes tingginya gaji dan tunjangan DPR. Hingga Jumat malam, aksi masih berlangsung di sejumlah titik, diwarnai bentrokan antara massa dan aparat.***
