Jakarta, Mevin.ID – Pemerintah resmi meluncurkan 80 ribu lebih unit Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes/Kopkel), yang digadang-gadang menjadi ujung tombak transformasi ekonomi desa. Tak lagi sekadar wadah usaha, koperasi kini dituntut menjadi alat pembebasan rakyat dari jerat tengkulak, rente, dan dominasi modal besar.
Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi menegaskan, peluncuran koperasi ini harus mengakhiri paradigma lama yang justru menyuburkan kepentingan elite lokal. “Presiden menegaskan, jangan sampai seperti dulu—ketua koperasinya yang untung duluan. Kini rakyat yang harus untung duluan,” kata Budi, Senin (21/7), dikutip dari pernyataan resmi kementerian.
Bukan Lagi Formalitas, Tapi Mesin Ekonomi Baru
Koperasi desa dirancang tidak hanya sebagai lembaga simpan-pinjam atau unit bisnis kecil, melainkan simpul utama distribusi pangan, pemberdayaan petani dan nelayan, hingga intervensi stunting dan kemiskinan ekstrem.
Langkah ini diiringi pendampingan berkelanjutan untuk koperasi yang belum beroperasi optimal. Pemerintah bahkan menggandeng KPK, Kejaksaan Agung, dan aparat penegak hukum lainnya guna memastikan tidak terjadi salah kelola atau penyalahgunaan anggaran.
Digitalisasi juga menjadi syarat wajib. Sistem koperasi ke depan didorong berbasis teknologi untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi.
Prabowo: Koperasi Hadang Ketimpangan Sistemik
Presiden Prabowo Subianto yang meresmikan kelembagaan Kopdes di Klaten, Jawa Tengah, menyebut koperasi sebagai “rumah bersama” bagi mereka yang selama ini terpinggirkan dalam sistem ekonomi nasional.
“Gerakan koperasi sudah lama diperjuangkan, tetapi sering tersendat karena bertabrakan dengan kepentingan modal besar. Sekarang saatnya kita balikkan keadaan,” tegas Prabowo.
Oktober: 80 Ribu Kopdes Harus Aktif
Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyebut, seluruh koperasi yang diluncurkan ditargetkan aktif sepenuhnya pada Oktober 2025. Ia menekankan pentingnya penguatan model bisnis, SDM, serta sinergi antara pemerintah daerah, kampus, dan pelaku usaha lokal.
Jika dikelola benar, kata Ferry, Kopdes Merah Putih bisa menjadi fondasi ekonomi rakyat baru yang lahir dari desa—dan bekerja untuk rakyat, bukan elite.***
