Bandung, Mevin.ID — Koordinator Forum Komunikasi Kemanusiaan Kewaspadaan Komunitas Indonesia (FK3I) Pusat, Dedi Kurniawan, mempertanyakan minimnya respons Gubernur Jawa Barat KDM dalam memobilisasi potensi relawan dan bantuan kemanusiaan untuk bencana besar yang melanda wilayah Sumatera.
Dalam pernyataan yang diterima Mevin.ID, Dedi mengaku heran karena KDM—yang selama ini dikenal dermawan secara pribadi dan piawai memanfaatkan media sosial—belum terlihat menginisiasi langkah ajakan maupun koordinasi masif sebagaimana lazimnya Pemprov Jabar dalam situasi darurat kemanusiaan.
“Potensi relawan dan dermawan Jawa Barat adalah salah satu yang tertinggi di Indonesia. Biasanya, pemerintah provinsi memfasilitasi koordinasi, sehingga relawan dan bantuan bisa bergerak cepat. Tapi kali ini kami belum melihat upaya itu,” ujar Dedi.
Tradisi Respons Cepat yang Tidak Terulang
Dedi menyebut bahwa pada periode-periode sebelumnya, Pemprov Jabar memiliki tradisi kuat dalam memfasilitasi komunikasi relawan—baik dengan TNI AU, TNI AD, Basarnas, maupun instansi teknis lainnya. Melalui jalur itu, bantuan dari Jawa Barat bisa tiba ke lokasi bencana tanpa hambatan administratif.
“Dulu ada Jabar Peduli dan berbagai inisiatif lainnya yang membuat koordinasi berjalan efektif. Dari keberangkatan relawan hingga penyelesaian tugas kemanusiaan, semuanya terfasilitasi baik,” katanya.
Karena itu, Dedi menilai langkah serupa penting kembali dilakukan. Selain mempercepat bantuan ke wilayah terdampak di Sumatera, mekanisme koordinasi ini juga menjadi “investasi kesiapsiagaan” bila suatu saat Jawa Barat sendiri menghadapi bencana besar.
“Ini Persoalan Kemanusiaan, Bukan Bencana Sektoral”
Dedi menegaskan bahwa situasi bencana di Sumatera memerlukan respons cepat, tidak boleh terjebak birokrasi. Ia mendorong Gubernur KDM untuk mengambil langkah sederhana namun efektif—sejalan dengan gaya kepemimpinan yang selama ini dikenal publik.
“Ini persoalan kemanusiaan, bukan bencana sektoral. Pemerintah pusat pun dinilai kurang optimal merespons. Justru daerah lain perlu turun tangan membantu,” ucapnya.
Meski demikian, Dedi menyatakan pihaknya tetap membuka ruang kemungkinan bahwa KDM sebenarnya sudah melakukan langkah-langkah tertentu, hanya belum terekspos secara luas.
“Semoga saja kami salah, dan apa yang dilakukan Pak Gubernur memang belum viral saja,” kata Dedi.***
Penulis : Bar Bernad
