Bekasi, Mevin.ID – Dugaan praktik pungutan liar (pungli) kembali mencuat di tubuh Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bekasi.
Ketua Forum Pembela Honorer Indonesia (FPHI), M. Unin Saputra, mengungkapkan bahwa praktik ini telah berlangsung lama dan merugikan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), terutama dalam pengelolaan honorarium dari berbagai sumber.
Unin menyebutkan, pungli terjadi dalam berbagai bentuk dan melibatkan sejumlah oknum kepala sekolah di lingkungan SD Negeri. Salah satu modus yang diungkap adalah potongan sebesar Rp25.000 per orang yang dibebankan kepada pegawai PPPK dengan alasan untuk kepentingan organisasi PGRI Kabupaten Bekasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Setiap kali pegawai PPPK menerima honor BOS sebesar Rp800.000, mereka kembali diminta menyetorkan antara Rp200.000 hingga Rp300.000. Alasannya, sebagai titipan untuk kepala sekolah,” ungkap Unin dalam keterangan tertulis, Selasa (10/6/2025).
Tak hanya itu, pungutan juga dilakukan terhadap honor Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP). Menurut Unin, setiap kali honor TPP cair, pegawai PPPK diminta menyetorkan Rp55.000 per orang.
Pungli Sertifikasi: Diminta Sebelum Dana Cair
Praktik serupa juga terjadi pada pencairan honor sertifikasi guru. Para guru disebut diminta menandatangani dokumen yang disebut sebagai syarat pengusulan sertifikasi, namun disertai dengan pungutan berkisar antara Rp150.000 hingga Rp250.000, bahkan sebelum dana sertifikasi diterima.
“Ini sangat merugikan dan memalukan. Seharusnya Dinas Pendidikan menjadi garda terdepan dalam menegakkan integritas, bukan malah membiarkan atau diduga terlibat dalam praktik-praktik yang menyengsarakan para tenaga pengajar,” tegas Unin.
Desakan Audit dan Tindakan Tegas
FPHI mendesak pemerintah daerah, khususnya Inspektorat Kabupaten Bekasi dan Ombudsman, segera melakukan audit dan investigasi menyeluruh terhadap dugaan ini.
Unin juga meminta agar seluruh pegawai PPPK yang merasa dirugikan berani bersuara dan tidak takut terhadap tekanan.***
Penulis : Clendy Saputra
Editor : Pratigto
