Jakarta, Mevin.ID – Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I Tahun 2025 Partai Golkar menelurkan rekomendasi yang mengejutkan publik. Partai berlambang pohon beringin tersebut secara resmi mengusulkan agar mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dikembalikan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menyatakan bahwa usulan tersebut merupakan salah satu poin utama dari hasil rapat yang digelar di Gedung DPP Partai Golkar, Jakarta.
Menurutnya, langkah ini diambil sebagai bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat yang lebih efektif.
“Partai Golkar mengusulkan Pemilihan Kepala Daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,” tegas Bahlil dalam keterangan resminya, Minggu (21/12/2025).
Menitikberatkan Partisipasi Publik
Meski diusulkan melalui DPRD, Bahlil menekankan bahwa proses pelaksanaannya tetap harus menitikberatkan pada keterlibatan dan partisipasi publik.
Golkar memandang perlu adanya perbaikan tata kelola demokrasi agar tetap memberikan ruang bagi masyarakat dalam menentukan arah kepemimpinan di daerah.
Selain soal Pilkada, Rapimnas ini juga merekomendasikan penyempurnaan sistem pemilu proporsional terbuka.
Bahlil menyebutkan perlunya perbaikan pada aspek teknis penyelenggaraan dan tata kelola guna mewujudkan Pemilu yang jujur dan adil di masa depan.
Soroti “Civil Society” dan “Algorithm Society”
Satu poin menarik dalam rekomendasi kali ini adalah perhatian Golkar terhadap penguatan masyarakat sipil (civil society) dan masyarakat algoritma (algorithm society).
Bahlil menilai keduanya merupakan pilar penting demokrasi di era digital.
“Penguatan civil society dan algorithm society diarahkan untuk menjadi jembatan antara masyarakat dan negara, serta memperluas ruang partisipasi politik publik yang lebih bermakna (meaningful participation),” jelas Bahlil.
Hal ini juga mencakup upaya menciptakan ruang digital yang sehat dan bertanggung jawab sebagai sarana berdemokrasi.
Rapimnas Perdana Kepemimpinan Bahlil
Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, menambahkan bahwa Rapimnas yang digelar sejak Sabtu (20/12) ini merupakan agenda perdana di bawah kepemimpinan Bahlil Lahadalia.
Acara ini bersifat internal dengan menghadirkan seluruh perwakilan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) tingkat provinsi se-Indonesia tanpa mengundang pihak eksternal.
Fokus utama pertemuan ini adalah konsolidasi organisasi serta merespons dinamika politik nasional pasca-Pemilu.
Langkah Golkar mengusulkan Pilkada via DPRD ini diprediksi akan memicu diskusi hangat di tingkat nasional, mengingat hal ini akan mengubah peta kompetisi politik di tingkat kabupaten, kota, hingga provinsi.***
