Gedung Sate “Menghijau”,  Truk Tambang Kepung Kantor Gubernur Jabar Tuntut Keadilan Regulasi

BANDUNG, Mevin.ID – Pemandangan tak biasa terlihat di depan Gedung Sate, Kota Bandung, hari ini, Jumat (6/2/2026).

Ratusan massa yang tergabung dalam Gerakan Peduli Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (GPPSDA-LH) melakukan aksi unjuk rasa dengan membawa armada truk tambang berwarna hijau yang berjejer rapi di sepanjang jalan depan pusat pemerintahan Jawa Barat tersebut.

Aksi damai ini merupakan bentuk protes dari aliansi pengusaha, supir truk, hingga buruh tambang terhadap kebijakan tata kelola pertambangan yang dinilai tidak berpihak pada rakyat kecil.

Gugat Kebijakan “Jawa Barat Istimewa”

Koordinator aksi yang juga perwakilan dari Serikat Buruh Nasionalis Indonesia (SBNI), Yadi Suryadi, menyatakan bahwa aksi ini dipicu oleh ketimpangan antara visi pemerintah dengan realitas pahit yang dihadapi para pekerja tambang di lapangan.

Penutupan sejumlah titik tambang tanpa adanya solusi alternatif dianggap telah mematikan ekonomi kerakyatan.

“Kami hadir untuk menyuarakan aspirasi para supir truk, buruh tambang, hingga pelaku UMKM di sekitar area tambang yang kehilangan mata pencaharian. Kami mendukung pembangunan berkelanjutan, namun harus ada keseimbangan,” ujar Yadi di sela-sela aksi.

Dampak Domino Bagi Ekonomi Lokal

Dalam orasinya, massa menekankan bahwa kebijakan saat ini berdampak luas pada berbagai elemen, di antaranya:

• Sektor Transportasi: Supir truk tambang se-Jawa Barat kehilangan ritase.
• Sektor Infrastruktur: Terganggunya pasokan material bagi buruh batching plant dan supir molen.
• Ekonomi Mikro: Pedagang kecil, bengkel, hingga penyedia jasa tambal ban di jalur tambang turut gulung tikar.

Aksi Tertib: Shalat Jumat Berjamaah di Jalan

Meski membawa armada besar, aksi ini berlangsung sangat tertib. Sebagai bentuk religiusitas dan tertib sipil, massa aksi bahkan melaksanakan Shalat Jumat berjamaah di lokasi unjuk rasa sebelum melanjutkan agenda audiensi dengan pihak Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Jawa Barat.

Tuntutan Ruang Diskusi Transparan

Melalui aksi ini, GPPSDA-LH menuntut Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk membuka ruang diskusi yang lebih transparan.

Mereka mendorong adanya regulasi yang tetap menjaga kelestarian lingkungan namun tidak dengan cara mematikan roda ekonomi yang menjadi tumpuan ribuan keluarga di Jawa Barat.**”

Penulis : Bar Bernad