Jakarta, Mevin.ID – Dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, menyatakan penolakan terhadap rencana pemerintah menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto.
Menurut keduanya, gelar tertinggi negara semestinya hanya diberikan kepada tokoh dengan rekam jejak perjuangan yang bersih dan integritas moral yang teruji sepanjang hayat.
Dari kalangan Muhammadiyah, kritik disampaikan oleh Usman Hamid, Pengurus Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PP Muhammadiyah. Ia menegaskan bahwa pahlawan sejati adalah sosok yang teguh pada nilai kebenaran hingga akhir hidupnya.
“Kalau dia meninggal dunia dalam keadaan melakukan kejahatan atau dengan status tersangka atau terdakwa—untuk pelanggaran HAM, kejahatan lingkungan, atau korupsi—sulit untuk diletakkan sebagai pahlawan,” ujar Usman, Kamis (6/11/2025).
Usman menyoroti bahwa kasus hukum Soeharto terkait dugaan korupsi tidak pernah tuntas hingga akhir masa kekuasaannya.
“Soeharto meninggal dunia ketika ia setengah diadili karena kasus korupsi. Bahkan di Asia Tenggara, dia dianggap sebagai pemimpin paling buruk di dunia,” tambahnya.
Ia juga mempertanyakan upaya menyetarakan Soeharto dengan tokoh lain dalam daftar usulan gelar Pahlawan Nasional tahun ini.
“Bagaimana bisa Soeharto disandingkan dengan Gus Dur, disandingkan dengan Marsinah,” katanya.
NU: Luka Orde Baru Masih Membekas
Penolakan juga datang dari KH. Ahmad Mustofa Bisri atau Gus Mus, Mustasyar PBNU. Ia menegaskan dengan lugas:
“Saya paling tidak setuju kalau Soeharto dijadikan Pahlawan Nasional,” tegasnya, Rabu (5/11/2025).
Gus Mus mengenang bagaimana pada era Orde Baru, kiai dan pesantren menghadapi represi, termasuk larangan memasang papan nama NU hingga tekanan politik agar bergabung dengan Golkar.
“Banyak kiai yang dimasukin sumur. Adik saya sendiri keluar dari PNS karena dipaksa masuk Golkar,” ungkapnya.
Ia juga menyinggung pengalaman Kiai Sahal Mahfudh yang menolak menjadi penasehat Golkar Jawa Tengah.
Lebih jauh, Gus Mus menilai terdapat banyak ulama dan pejuang nasional yang tidak menginginkan pengakuan duniawi meski jasanya besar bagi Indonesia.
“Banyak kiai dulu berjuang, tapi keluarganya tidak ingin mengajukan gelar pahlawan, supaya amal kebaikannya tidak berkurang di mata Allah. Menghindari riya’,” jelasnya.
Terhadap warga NU yang mendukung usulan tersebut, Gus Mus menyebut: “Orang NU kalau ada yang ikut-ikutan mengusulkan berarti tidak ngerti sejarah.”
Polemik yang Tak Kunjung Usai
Rencana penganugerahan gelar Pahlawan Nasional bagi Soeharto kembali membuka lembar sejarah kelam Orde Baru—korupsi, pelanggaran HAM, dan pengekangan demokrasi—yang masih menjadi perdebatan panjang di ruang publik.
Di satu sisi, Soeharto dikenang sebagai pemimpin otoriter yang membawa stabilitas politik dan pembangunan ekonomi. Namun di sisi lain, luka masa lalu bagi sebagian rakyat belum tuntas dijahit dengan keadilan.
Kini, menjelang Hari Pahlawan, pertanyaan pun menggema: Apakah bangsa ini sudah siap memutihkan sejarah? Atau justru harus kembali menegaskan bahwa gelar pahlawan bukan sekadar hadiah, melainkan cermin moral sebuah negara?***
