JAKARTA, Mevin.ID – Partai Gerindra secara resmi menyatakan dukungannya terhadap usulan agar pemilihan kepala daerah (Pilkada), mulai dari tingkat bupati, wali kota, hingga gubernur, dikembalikan melalui mekanisme pemilihan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, Sugiono, menilai langkah ini patut dipertimbangkan secara serius demi efisiensi nasional. Menurutnya, proses pemilihan oleh DPRD akan memangkas banyak aspek, mulai dari waktu penjaringan hingga biaya operasional yang sangat besar.
Efisiensi Anggaran yang Fantastis
Salah satu alasan utama di balik dukungan ini adalah membengkaknya dana hibah APBD untuk pelaksanaan Pilkada. Sugiono membandingkan lonjakan anggaran yang terjadi dalam satu dekade terakhir:
- Tahun 2015: Dana hibah Pilkada mencapai sekitar Rp7 triliun.
- Tahun 2024: Angka tersebut melonjak tajam menjadi lebih dari Rp37 triliun.
“Itu merupakan jumlah yang bisa digunakan untuk hal-hal lain yang sifatnya lebih produktif, seperti peningkatan kesejahteraan dan ekonomi rakyat,” ujar Sugiono dalam keterangan tertulisnya, Senin (29/12/2025).
Menghapus Hambatan ‘Ongkos Politik’
Selain anggaran negara, Sugiono yang juga menjabat sebagai Menteri Luar Negeri ini menyoroti tingginya biaya kampanye bagi calon kepala daerah.
Ia menilai biaya politik yang mahal seringkali menjadi penghalang bagi sosok kompeten yang ingin mengabdi namun terkendala finansial.
Dengan dikembalikan ke DPRD, diharapkan orang-orang yang memiliki kemampuan terbaik dapat maju tanpa harus terbebani oleh angka dan biaya kampanye yang luar biasa besar.
Tetap Demokratis dan Minim Polarisasi
Menjawab kekhawatiran publik soal kemunduran demokrasi, Gerindra menegaskan bahwa mekanisme ini tidak menghilangkan esensi suara rakyat.
Hal ini dikarenakan anggota DPRD adalah wakil rakyat yang dipilih langsung melalui Pemilu.
“Kalau partai politik ingin bertahan di daerah tersebut, tentu mereka harus mengikuti apa yang menjadi kehendak konstituennya,” tambahnya.
Beberapa poin keuntungan lain yang disoroti adalah:
- Mengurangi Polarisasi: Menekan potensi perpecahan di masyarakat yang sering terjadi akibat Pilkada langsung.
- Pengawasan Ketat: Masyarakat tetap bisa mengawal aspirasi melalui perwakilan mereka di legislatif secara terbuka.
- Kualitas Kandidat: Fokus pada kompetensi dan pengabdian ketimbang popularitas semata.
Gerindra pun mendorong agar rencana ini dibahas dan dikaji secara mendalam dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat agar mekanismenya tetap transparan dan tidak bersifat tertutup.***
