Denpasar, Mevin.ID – Gubernur Bali Wayan Koster mengeluarkan kebijakan pertama di periode keduanya dengan mewajibkan pengumandangan atau penyanyian lagu Indonesia Raya di berbagai sektor, termasuk pemerintahan, pendidikan, adat, dan swasta.
Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Nomor 6 Tahun 2025 yang dikeluarkan pada Selasa (3/3).
Kebijakan ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1958 tentang Lagu Kebangsaan Indonesia Raya; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kebijakan ini selaras dengan program pertama dari Asta Cita Bapak Presiden Prabowo Subianto, yakni memperkuat ideologi bangsa,” ujar Wayan Koster di Denpasar, Selasa.
Isi Surat Edaran
Surat edaran tersebut mengatur beberapa hal terkait pengumandangan lagu Indonesia Raya, antara lain:
- Pengumandangan Harian:
- Lagu Indonesia Raya wajib dikumandangkan setiap hari kerja pukul 10.00 WITA, diikuti dengan pembacaan teks Pancasila.
- Lagu kebangsaan juga wajib diperdengarkan saat pengibaran atau penurunan bendera negara dalam upacara resmi.
- Acara Seremonial:
- Lagu Indonesia Raya tiga stanza wajib diperdengarkan atau dinyanyikan pada setiap pembukaan acara seremonial resmi di dalam gedung.
- Sikap Saat Lagu Berkumandang:
- Setiap orang yang mendengar lagu Indonesia Raya wajib menghentikan aktivitasnya sejenak (kecuali jika sedang melakukan kegiatan yang berpotensi membahayakan diri atau orang lain) dan berdiri tegak di tempat masing-masing hingga lagu selesai.
- Peran Bupati/Walikota:
- Bupati/Walikota se-Bali diminta menugaskan pimpinan perangkat daerah, lurah, dan kepala desa/perbekel untuk melaksanakan surat edaran ini.
- Pembinaan dan Pengawasan:
- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali diberi tugas melakukan pembinaan dan pengawasan untuk memastikan kebijakan ini dilaksanakan secara efektif, tertib, dan sesuai dengan kearifan lokal.
Tujuan Kebijakan
Gubernur Koster menegaskan bahwa kebijakan ini bukan karena semangat nasionalisme di Bali yang menurun, melainkan untuk semakin memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
“Nasionalisme di Bali sudah pasti tidak menurun, justru semakin baik. Ini merupakan kesadaran dari kami untuk memperkuat semangat kebangsaan,” ujar Koster.
Kebijakan ini juga sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam memperkokoh ideologi bangsa melalui program Asta Cita. Gubernur Koster berharap, dengan diterapkannya kebijakan ini, semangat nasionalisme dan cinta tanah air di Bali dapat semakin menguat.
Respons Masyarakat
Pemprov Bali meyakini bahwa kebijakan ini akan diterima dengan baik oleh masyarakat, mengingat Bali dikenal sebagai daerah yang memiliki semangat nasionalisme tinggi. Pelaksanaan kebijakan ini juga diharapkan dapat berjalan lancar dengan dukungan penuh dari seluruh lapisan masyarakat dan instansi terkait.
Dengan langkah ini, Gubernur Koster ingin menegaskan komitmennya dalam menjaga dan memperkuat nilai-nilai kebangsaan, sekaligus mendukung program pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
