Bandung, Mevin.ID — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan peringatan keras soal kondisi hutan di wilayahnya. Dari total luasan kawasan hutan, hanya sekitar 20 persen yang masih berfungsi sebagaimana mestinya. Sisanya, menurut Dedi, berada dalam kondisi rusak dan rentan memperburuk ancaman banjir serta longsor.
“Yang betul-betul masih hutan itu tinggal 20 persen. Delapan puluh persennya sudah dalam keadaan rusak,” kata Dedi melalui rilis resmi Diskominfo Jabar, Selasa (2/12).
Pernyataan ini muncul di tengah meningkatnya kewaspadaan publik setelah serangkaian banjir dan longsor besar yang melanda Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara. Aktivis lingkungan bahkan memperingatkan potensi bencana serupa—bahkan lebih parah—bisa terjadi di Jawa Barat.
Program Pemulihan Dimulai Desember: Dua Warga Satu Hektare
Untuk menekan risiko bencana ekologis, Pemprov Jabar akan memulai program pemulihan kerusakan hutan mulai Desember 2025. Pendekatan yang digunakan bukan hanya penanaman, tetapi juga perawatan intensif agar pohon tumbuh kuat dan ekosistem kembali pulih.
Setiap satu hektare hutan akan dikelola oleh dua warga yang diberi tugas menanam dan merawat pohon. Mereka akan menerima upah Rp50 ribu per hari, lebih tinggi dari upah nyangkul di sejumlah daerah yang hanya sekitar Rp30 ribu.
“Kenapa Rp50 ribu? Agar banyak rakyat yang terlibat,” ujar Dedi.
Model Rehabilitasi: Pohon Hutan + Pohon Produktif
Upaya pemulihan tidak hanya mengandalkan pohon hutan yang tidak boleh ditebang. Pemprov juga akan menanam pohon produktif—seperti petai, jengkol, dan nangka—agar masyarakat merasakan manfaat ekonomi jangka panjang.
“Kombinasi ini memastikan masyarakat tetap menjaga hutan karena mereka punya hasil di masa depan,” kata Dedi.
Pendekatan tersebut diharapkan mencegah pola rehabilitasi hutan yang selama ini berhenti di tahap tanam tanpa keberlanjutan.
Peringatan Walhi: Risiko Bencana di Jabar Bisa Lebih Parah dari Sumatra
Di sisi lain, Walhi Jawa Barat menyampaikan peringatan bahwa bencana ekologis seperti yang menimpa Sumatra bisa saja terjadi di Jabar dengan skala lebih berat. Faktor kerusakan hutan, ketidakteraturan tata ruang, serta kondisi geografis Jabar yang rawan bencana membuat risiko semakin besar.
“Bencana itu sangat mungkin terjadi serupa di Jawa Barat, bahkan bisa lebih dari itu untuk mengingatkan kita semua,” kata Direktur Eksekutif Walhi Jabar, Wahyudin Iwang.
Walhi juga menilai bahwa pencegahan dan pemulihan lingkungan selama ini hampir tidak dilakukan secara memadai, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.***
