Bandung, Mevin.ID – Gelombang perlawanan terhadap merosotnya kualitas tata kelola pemerintahan di Kota Bandung kembali mencuat. Aliansi Cipayung Plus Kota Bandung menggelar aksi massa besar-besaran di beberapa ruas jalan utama pada Jumat, 19 Desember 2025.
Aksi ini merupakan respons atas rentetan persoalan sistemik yang dinilai mencederai kepercayaan publik, mulai dari dugaan praktik korupsi hingga kegagalan pemerintah daerah dalam menangani urusan krusial warga.
Aliansi ini terdiri dari organisasi mahasiswa lintas kampus dan golongan, yakni HIMA PERSIS, KAMMI, IMM, HMI, PMII, GMNI, GMKI, dan PMKRI.
Integritas Pejabat Jadi Sorotan Utama
Fokus utama massa aksi adalah dugaan kasus korupsi dan jual beli jabatan yang menyeret pejabat eksekutif di lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Koordinator Lapangan, Tumpal Pardamean Hasibuan, menekankan bahwa integritas pejabat daerah kini berada di titik nadir.
“Kepercayaan publik harus dipulihkan. Pemerintah daerah jangan alergi terhadap pemeriksaan,” tegas Tumpal dalam orasinya.
Mahasiswa menilai kasus yang melibatkan Wakil Wali Kota Bandung ini merupakan ujian bagi komitmen daerah terhadap tata kelola yang baik.
Aliansi mendesak Wali Kota beserta jajaran OPD untuk bersikap kooperatif dan menyerahkan diri kepada aparat penegak hukum demi menjunjung tinggi supremasi hukum.
Bandung dalam Kepungan Masalah Struktural
Selain isu integritas, Aliansi Cipayung Plus membeberkan sejumlah “dosa” struktural yang dianggap sebagai bukti kegagalan kepemimpinan di Kota Bandung:
1. Kemacetan Kronis: Akibat kebijakan transportasi yang abai terhadap angkutan umum massal dan tata ruang yang semrawut.
2. Darurat Sampah: Kegagalan sistemik dari hulu ke hilir serta minimnya transparansi anggaran menjadikan sampah sebagai ancaman kesehatan.
3. Banjir Berulang: Dampak buruknya pengelolaan drainase dan alih fungsi lahan yang tidak terkendali.
4. Ketidakadilan Sosial: Buruknya akurasi data jaminan sosial serta pengabaian terhadap isu penggusuran di wilayah Dago Elos, Sukahaji, dan Tamansari.untutan Mahasiswa
Dalam aksi yang berlangsung damai dengan pengawalan kepolisian tersebut, Cipayung Plus melayangkan enam tuntutan mendesak Wali Kota Bandung bersikap kooperatif kepada penegak hukum terkait dugaan korupsi dan jual beli jabatan.
Menuntut transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan informasi publik dalam seluruh proses pemerintahan dan mendesak penyusunan kebijakan penanganan kemacetan berbasis transportasi publik massal yang terintegrasi.
Selin itu juga mahasiswa menuntut pembenahan total pengelolaan sampah dari sisi kebijakan hingga implementasi dan meminta perbaikan sistem jaminan sosial agar tepat sasaran dan mudah diakses serta mendesak penanganan banjir yang serius melalui perbaikan drainase dan pemulihan ekosistem kota.
Peringatan Keras bagi Penguasa
Aliansi menegaskan bahwa gerakan ini adalah bentuk kontrol publik agar kota tidak terus dikorbankan oleh buruknya tata kelola. Mahasiswa mengancam akan kembali turun ke jalan jika tuntutan mereka diabaikan oleh penyelenggara negara.
“Kami akan terus mengawal agar pemerintahan kota bekerja sesuai prinsip akuntabilitas,” tutup Tumpal.***
Penulis : Bar Bernad
