Hanya Rp 500 Juta, Anggaran Satpol PP Kalah oleh Lembaga Masyarakat yang Dapat Dana Hibah

- Redaksi

Senin, 3 Februari 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Gubernur Jawa Barat terpilih Dedi Mulyadi saat bertemu Kasatpol PP Jawa Barat M Ade Afriandi dan Kepala Dinas ESDM Jawa Barat belum lama ini

i

Gubernur Jawa Barat terpilih Dedi Mulyadi saat bertemu Kasatpol PP Jawa Barat M Ade Afriandi dan Kepala Dinas ESDM Jawa Barat belum lama ini

Bandung, Mevin.ID– Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jawa Barat kalah oleh pengaju dana hibah. Anggaran Satpol PP malah pernah diberi hanya Rp 500 juta dalam satu tahun.
Hal itu terungkap dalam konten Youtube Gubernur terpilih, KDM, yang berjudul Pejabat Pemprov Mengeluh Ketimpangan Anggaran.

Gubernur Jawa Barat terpilih Dedi Mulyadi terlibat pembahasan anggaran dan isu linkungan hidup, khususnya terkait penambangan liar. Sebagaimana diketahui, Dedi Mulyadi pernah menyentil Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (Dinas ESDM) dan Satpol PP Jawa Barat dan menjadi viral.

Pada pertemuan tersebut, Gubernur Jabar terpilih terperanjat saat mendengar anggaran Satpol PP Jabar kurant, bahkan pernah diberi Rp 500 juta. Dedi seperti tak percaya dan menyangka anggaran Satpol PP sampai ratusan miliar.

“Di Jawa Barat kenyataannya seperti itu,” kata M. Ade Afriandi saat bertemu Dedi Mulyadi.

Mantan Bupati Purwakarta itu mengatakan anggaran tersebut jauh lebih kecil dari anggaran yang diberi kepada sebuah lembaga yang mendapatkan dana hibah sebesar Rp 50 miliar. “Ada lembaga yang mendapat dana hihah sampai Rp 50 miliar,” katanya.

Pada kesempatan tersebut Kasatpol PP M. Ade Afriandi mengatakan Satpol PP memiliki keterbatasan dalam menjalankan tugas dan fungsinya karena di antaranya 70 persen diisi oleh pagawai non PNS dan pendidikannya rata-rata SMA.

“Dan persoalan SDM yang kami hadapi saat ini adalah PPNS atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang kami miliki ada 10 orang dan blank terhadap persoalan linkungan. Mereka rata-rata sarjana administratif,” katanya.

Pada kesempatan tersebut Gubernur terpilih juga menyampaikan permohonan maaf karena telah memarahi Kepala Satpol PP dan Kepala Dinas ESDM.***

 

Facebook Comments Box

Penulis : Ude D Gunadi

Editor : Dude

Follow WhatsApp Channel mevin.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

LPBI NU Jawa Barat Kutuk Keras Penyiraman Air Keras Aktivis KontraS: “Ancaman Nyata bagi Demokrasi!”
Sukabumi Diguncang Gempa M 5,4 Dini Hari, Getaran Terasa hingga Jakarta
Sebut Rismon Sianipar Berkhianat, Ahmad Khozinudin: Dia Merendahkan Diri di Hadapan Jokowi
Respons Arahan Menteri LH, Gubernur Pramono Anung Tutup Zona 4A Bantargebang dan Siapkan PLTSa
Skandal Suap Proyek Rp107,6 Miliar Bekasi: Dakwaan KPK Seret Nama Bupati Hingga Sejumlah Kepala Dinas
Pulihkan Ekologi Bandung Raya, Gubernur Dedi Mulyadi dan Warga AS Berdarah Sunda Hijaukan 80 Hektar Lahan Cimenyan
“Meski Mendung, Bagi-bagi Takjil Jalan Terus”: Sinergi Komite dan Alumni SMAN 12 Jakarta di Flyover Klender
Konflik Agraria Kampung Pilar Bekasi Dibawa ke Senayan, Warga Serahkan Berkas Sengketa ke DPR RI

Berita Terkait

Sabtu, 14 Maret 2026 - 10:12 WIB

LPBI NU Jawa Barat Kutuk Keras Penyiraman Air Keras Aktivis KontraS: “Ancaman Nyata bagi Demokrasi!”

Jumat, 13 Maret 2026 - 06:34 WIB

Sukabumi Diguncang Gempa M 5,4 Dini Hari, Getaran Terasa hingga Jakarta

Jumat, 13 Maret 2026 - 06:16 WIB

Sebut Rismon Sianipar Berkhianat, Ahmad Khozinudin: Dia Merendahkan Diri di Hadapan Jokowi

Kamis, 12 Maret 2026 - 23:07 WIB

Respons Arahan Menteri LH, Gubernur Pramono Anung Tutup Zona 4A Bantargebang dan Siapkan PLTSa

Kamis, 12 Maret 2026 - 22:46 WIB

Skandal Suap Proyek Rp107,6 Miliar Bekasi: Dakwaan KPK Seret Nama Bupati Hingga Sejumlah Kepala Dinas

Berita Terbaru