PUBLIK terus dibuat pusing. Bukan karena harga beras atau ancaman resesi global, tapi karena satu persoalan yang tak kunjung usai: ijazah Jokowi asli atau palsu.
Perdebatan ini tak hanya muncul di media sosial, tapi juga berseliweran di berita televisi, menjadi topik debat di layar kaca, bahkan disulut sebagai bahan aduan hukum.
Padahal, kita sebagai bangsa tengah menghadapi ujian yang jauh lebih berat—geopolitik global yang tak menentu, perang di Timur Tengah yang merembet ke berbagai sektor, hingga tantangan ekonomi dan demokrasi di dalam negeri.
Seharusnya, ijazah seorang presiden tidak perlu diuji di laboratorium untuk meyakinkan publik. Tapi hari ini, kita menyaksikan betapa absurditas telah menjadi bagian dari percakapan politik di republik ini.
Apa yang dilakukan oleh Peradi Bersatu—membawa 16 barang bukti, termasuk uji laboratorium kertas ijazah, video, dan tangkapan layar media sosial—bukan sekadar pembelaan terhadap Presiden Joko Widodo. Ini adalah perlawanan terhadap budaya fitnah yang kian merajalela.
Tuduhan yang dilontarkan Roy Suryo dan koleganya tentang keaslian ijazah Jokowi telah menciptakan keraguan yang meluas.
Bukan hanya menyasar seorang individu, tapi merusak kepercayaan terhadap institusi pendidikan, proses pemilu, dan martabat jabatan presiden itu sendiri.
Lebih berbahaya lagi, ini mengubah publik menjadi massa yang curiga tanpa alasan, atau percaya pada kebohongan yang diulang terus-menerus.
Inilah wajah demokrasi kita yang terluka.
Kebebasan berpendapat memang dijamin konstitusi. Namun, ketika kebebasan itu disalahgunakan untuk menyebar informasi tanpa dasar, maka yang lahir bukan diskusi sehat, melainkan persekusi naratif. Kritik yang sehat butuh data, bukan dugaan yang viral.
Jika kita terus membiarkan narasi hoaks hidup lebih lama daripada klarifikasi, maka kita sedang menggali liang kubur bagi nalar publik.
Ketika kita memerlukan laboratorium untuk membuktikan hal yang seharusnya mudah diverifikasi lewat akal sehat, maka demokrasi telah kehilangan kepercayaannya sendiri.
Kita paham, figur seperti Jokowi—sebagai presiden dua periode—bisa jadi simbol yang dicintai sekaligus dibenci.
Tapi membenci seseorang tidak pernah membenarkan penyebaran fitnah.
Apalagi jika dilakukan dengan kemasan akademis dan bumbu teori konspirasi, lalu menyasar masyarakat yang rentan terhadap manipulasi informasi.
Yang kita butuhkan bukan hanya klarifikasi. Tapi ketegasan hukum.
Jika terbukti bahwa Roy Suryo dan koleganya menyebarkan informasi palsu, maka publik berhak melihat proses hukum berjalan, bukan sekadar polemik di media.
Dan jika tudingan mereka benar—yang hingga kini tidak terbukti—maka negara juga harus berani membuka semua fakta dengan transparan.
Demokrasi sehat tidak bisa hidup di atas rumor. Ia butuh kepercayaan, fakta, dan kedewasaan berpikir. Bukan kegaduhan abadi soal ijazah yang seharusnya sudah selesai sejak masa pendaftaran presiden, bertahun-tahun lalu.
Karena kalau tidak, kita akan terus membicarakan dokumen, bukan kebijakan.
Terjebak dalam prasangka, bukan produktif dalam perubahan. Dan sayangnya, itu adalah kemenangan bagi para pembuat hoaks—bukan kemenangan untuk rakyat.***
Penulis : Bar Bernad
