Jakarta, Mevin.ID — Kepolisian melalui Bareskrim Mabes Polri menyatakan bahwa ijazah Presiden Joko Widodo (Jokowi) dari Universitas Gadjah Mada (UGM) adalah otentik dan identik.
Namun, di tengah pernyataan resmi itu, suara sumbang tak surut. Salah satunya datang dari pakar telematika Roy Suryo yang menyebut hasil tersebut belum final dan bahkan dapat meruntuhkan citra kepolisian.
“Mostly pendapat publik malah jadi meragukan hasil tersebut dan menjatuhkan citra Mabes Polri, apalagi ijazah aslinya juga tidak ditunjukkan,” kata Roy kepada Kompas.com, Jumat (23/5/2025).
Sebelumnya, Bareskrim menyampaikan bahwa hasil uji laboratorium forensik menunjukkan ijazah milik Jokowi identik dengan tiga ijazah milik rekan seangkatannya di UGM.
Penilaian ini mencakup jenis kertas, gaya tulisan, hingga map penyimpanan yang disebut “masih sama persis dan sudah kumal”.
Namun Roy bersikukuh, hasil itu tidak cukup meyakinkan. Ia menyoroti istilah identik, bukan asli—dan menyebut proses pembuktian forensik tersebut tidak transparan.
“Silakan bisa disimak berbagai statement saya di ruang publik sebelumnya bahwa hasil Puslabfor Mabes Polri ini belum final. Hanya merupakan satu bagian proses pembuktian dan tidak merupakan hasil otentik,” tegas Roy.
Transparansi Jadi Sorotan
Roy menekankan, inti masalah bukan sekadar pada hasil yang disampaikan, tapi pada tidak ditampilkannya fisik dokumen asli ke publik. “Bagaimana bisa publik yakin kalau ijazah aslinya saja tidak ditunjukkan?” ucapnya.
Sementara itu, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro, menyebut uji banding dilakukan langsung dengan tiga ijazah asli milik rekan seangkatan Jokowi di UGM. “Map yang digunakan Pak Jokowi itu bahkan kondisinya sudah kumal,” ujar Djuhandhani, Kamis (22/5/2025).
Namun sejauh ini, publik belum melihat bukti visual atau akses langsung terhadap dokumen yang disebut sebagai ijazah asli tersebut. Tak heran, kecurigaan masih bergema, terutama di media sosial dan kalangan oposisi yang sejak lama menggulirkan isu ijazah palsu.
Konteks Politik dan Citra Lembaga
Polemik ini tak bisa dilepaskan dari konteks politik pasca-pemilu. Meski masa jabatan Jokowi tinggal menghitung bulan, perdebatan soal ijazah menjadi semacam proxy war tentang kepercayaan publik terhadap lembaga negara: antara transparansi versus pengaburan.
Dengan pernyataan Roy Suryo yang kembali menyulut perdebatan, wacana keaslian ijazah Jokowi tampaknya masih akan terus bergulir—di ruang sidang, media, maupun ruang publik digital.***
