Ilusi Kemajuan dalam Cekungan Bandung: Refleksi Kritis Satu Tahun Farhan-Erwin

SETAHUN sudah Muhammad Farhan dan Erwin menakhodai Kota Bandung, namun atmosfer yang dirasakan warga justru jauh dari euforia kemajuan.

Bandung hari ini tampak seperti sebuah mesin besar yang menderu di tempat: menghabiskan energi, membuang emisi, namun tidak bergerak maju.

Dengan visi “Bandung Utama”, pasangan ini semula menjanjikan restorasi identitas kota, tetapi realitas lapangan menunjukkan bahwa Bandung justru sedang mengalami degradasi—baik secara fisik, ekologis, maupun moral birokrasi..

Pertumbuhan Ekonomi: Stabil di Angka, Belum Merata di Rasa

Selama satu tahun pemerintahan Farhan–Erwin, indikator ekonomi makro Kota Bandung menunjukkan tren yang relatif stabil.

Data Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi Bandung pada 2025 berada di atas 5 persen, didorong sektor pariwisata, kuliner, dan perdagangan jasa.

Namun, pertumbuhan statistik ini belum sepenuhnya berbanding lurus dengan pemerataan kesejahteraan.

Angka-angka makro terlihat sehat, tetapi di lapangan, banyak warga masih bergulat dengan persoalan ekonomi sehari-hari.

Ketenagakerjaan: Janji Besar, Hasil Minim

Program Bandung Utama saat Pilwalkot menjanjikan penurunan angka pengangguran dari 7,4 persen menjadi 6,4 persen, atau penciptaan sekitar 15 ribu lapangan kerja baru.

Faktanya, per Agustus 2025, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Bandung berada di angka 7,22 persen.

Memang terjadi penurunan sekitar 0,18 persen poin dibandingkan tahun sebelumnya, namun capaian ini belum bisa disebut signifikan.

Pengangguran masih didominasi usia produktif 18 hingga 60 tahun, dengan lulusan SMA/SMK menyumbang angka cukup tinggi.

Minimnya inovasi kebijakan membuat program penurunan pengangguran berjalan lambat.

Padahal, sebagai kota jasa dan perdagangan sekaligus pusat ekonomi kreatif, Bandung seharusnya mampu melahirkan lapangan kerja baru berbasis inovasi.

Realitasnya, UMKM dan sektor ekonomi kreatif belum mendapat stimulus kebijakan yang kuat dan berkelanjutan.

Banyak warga kehilangan pekerjaan akibat PHK, sementara lulusan sarjana kesulitan memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan tingkat pendidikannya.

Transportasi Publik: Stagnasi yang Tak Kunjung Terpecahkan

Macet menjadi penyakit serius. Pembangunan infrastruktur fisik memang berjalan, tetapi sektor transportasi publik masih menjadi titik lemah.

Bandung tetap terjebak pada pola angkutan kota yang stagnan hampir tiga dekade.

Modernisasi angkot, penambahan jalur bus kota, hingga integrasi sistem pembayaran digital belum menunjukkan perubahan signifikan di lapangan.

Tanpa terobosan serius di sektor transportasi massal, Bandung berisiko terus terperangkap dalam kemacetan kronis yang menggerus efisiensi ekonomi dan kualitas hidup warganya.

Sampah: Janji “Habis Hari Ini” yang Tak Kunjung Terwujud

Janji pengelolaan sampah “hari ini habis hari ini” masih jauh dari kenyataan. Darurat sampah terus berulang, dengan gunungan sampah yang kerap muncul di area publik.

Peluncuran 1.596 petugas Gaslah belum membawa perubahan berarti. Sampah justru kian menumpuk, bahkan gerobak sampah banyak disimpan di pinggir jalan.

Kondisi ini menimbulkan polusi, mempersempit badan jalan, memperparah kemacetan, serta mengganggu pejalan kaki akibat bau menyengat yang berdampak pada kesehatan masyarakat.

Masalah sampah menciptakan efek domino ke berbagai sektor. Sistem daur ulang berbasis 3R belum efektif, edukasi pengurangan sampah dari sumber belum masif, dan inovasi teknologi pengolahan sampah belum menjadi prioritas.

Sudah saatnya Pemkot Bandung mengembangkan pengelolaan sampah berbasis green economy menuju zero waste, dengan rencana aksi yang konkret, terukur, dan berkelanjutan.

Tanpa kebijakan strategis, krisis sampah berpotensi menjadi ancaman ekologis serius bagi keberlanjutan kota.

Korupsi: Amanah yang Retak di Tahun Pertama

Salah satu nilai utama dalam Bandung Utama adalah amanah. Namun, realitas berkata lain. Kota Bandung terus diguncang kasus korupsi sejak 2023 hingga 2025.

Ironisnya, hanya dalam sembilan bulan sejak dilantik, Wakil Wali Kota Erwin tersandung kasus dugaan korupsi, menjadikannya salah satu pejabat dengan rentang waktu terpendek dari pelantikan hingga penetapan tersangka dalam sejarah Pemkot Bandung.

Kasus ini menambah panjang daftar pejabat Bandung yang berhadapan dengan hukum.

Di ruang-ruang obrolan warung kopi, muncul dugaan bahwa salah satu akar masalahnya adalah penempatan pejabat publik yang tidak berbasis kompetensi, sehingga rawan penyalahgunaan wewenang.

Infrastruktur dan Banjir: Tambal Sulam yang Tak Pernah Selesai

Pilar “Maju” dalam visi Bandung Utama diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur. Namun kenyataannya, banyak ruas jalan masih gelap tanpa penerangan, memicu rasa tidak aman.

Sepanjang 2025, angka kriminalitas meningkat, dengan pencurian dan perampokan mendominasi.

Perbaikan jalan masih dilakukan dengan pola tambal sulam. Lemahnya koordinasi antar-dinas dan kualitas pekerjaan yang tak sesuai spesifikasi membuat kerusakan cepat terulang.

Masalah banjir pun tak kalah pelik. Setiap hujan deras, genangan kembali muncul.

Seharusnya pemerintah kota mengambil langkah strategis: koordinasi lintas daerah hulu sungai, pembangunan drainase berkelanjutan, penambahan ruang terbuka hijau, sumur resapan, serta penataan sempadan sungai dan jalan secara masif dan sistemik.

Pendidikan dan Kesehatan Mental: Alarm yang Terabaikan

Hasil Cek Kesehatan Gratis pada Agustus–Oktober 2025 menunjukkan hampir separuh siswa yang diperiksa terindikasi mengalami gangguan kesehatan mental.

Angka ini menjadi alarm serius bagi masa depan generasi muda Bandung.

Di saat yang sama, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih tinggi, termasuk yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan.

Banyak kasus diduga tidak tercatat dan tidak tertangani secara memadai. Hingga kini, langkah konkret Pemkot Bandung dalam menangani persoalan ini belum terlihat jelas.

Pelayanan Publik: Digitalisasi yang Tertinggal

Isu jual beli jabatan dan manajemen ASN yang tidak berbasis kompetensi masih menjadi persoalan serius.

Skor risiko korupsi yang berada di angka 69 menunjukkan potensi besar penyimpangan dalam pengelolaan anggaran, SDM, pengadaan barang dan jasa, serta integritas aparatur.

Ironisnya, dari sisi digitalisasi pelayanan publik, Kota Bandung yang dikenal sebagai kota kreatif justru tertinggal.

Banyak situs resmi dinas dan badan tidak berfungsi dengan baik, informasi publik sulit diakses, dan layanan digital belum dikelola secara profesional.

Bandung yang seharusnya menjadi percontohan kota kreatif nasional, masih tampak berjalan di tempat.

Satu tahun Farhan–Erwin berlalu, sementara warga masih menunggu perubahan yang benar-benar terasa.***