KOLOM AGUS PAKPAHAN
Imagination is more important than knowledge. _ Einstein
Walaupun penyusunan kembali struktur perekonomian Indonesia agar sesuai dengan cita-cita kemerdekaan RI sebagaimana dinyatakan dalam Konstitusi, yaitu menjadikan koperasi sebagai solusi untuk mengubah sistem perekonomian peninggalan penjajah telah menjadi amanat konstitusi, namun sistem pembangunan koperasi ini masih belum dilaksanakan sebagai pusat atau titik berat pembangunan ekonomi nasional.
Bahkan terkesan koperasi sebagai institusi ekonomi semakin melemah dan kurang mendapatkan perhatian.
Dengan hadirnya Kementerian Koperasi dan sedang berprosesnya penyusunan Undang-Undang Koperasi yang baru sebagai pengganti UU No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi, diharapkan pembangunan koperasi mendapatkan prioritas sebagaimana semestinya.
***
Dongeng Imajinasi ini menyampaikan cerita seandainya petani kelapa sawit Indonesia difasilitasi dan didukung Pemerintah untuk membangun Koperasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (KPPSI), dampak apa kiranya yang akan terjadi?
Tentu sebagai dongeng datanya belum lengkap atau akurat, tapi paling tidak telah membangun suatu imajinasi yang mudan-mudahan bisa merangsang lahirnya kesadaran, pemikiran dan tindakan lebih lanjut tentang perlunya RI melaksanakan amanah Konstitusinya secara nyata.
Dongeng kali ini difokuskan pada analisis dampak pembentukan koperasi petani kelapa sawit di Indonesia untuk mengkapitalisasi lahan perkebunan, produksi petani, industri pengolahan, dan perdagangan minyak sawit memiliki potensi dampak multidimensional terhadap perekonomian dan lingkungan.
1. Dampak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)
- Peningkatan Produktivitas dan Nilai Tambah
Koperasi dapat memfasilitasi petani kecil untuk mengakses teknologi, modal, dan pelatihan, sehingga meningkatkan produktivitas kebun.
Integrasi dengan industri pengolahan (seperti pabrik CPO dan refinery) akan menambah nilai jual produk mentah (TBS) ke produk olahan (minyak sawit), yang berkontribusi pada pertumbuhan sektor industri (sekitar 4-5% kontribusi ke PDB Indonesia).
- Ekspor yang Lebih Kompetitif
Koperasi yang terintegrasi dapat memperkuat posisi tawar dalam rantai pasok global, meningkatkan volume dan nilai ekspor minyak sawit (yang menyumbang ~10% ekspor non-migas Indonesia).
Efisiensi produksi dan pengolahan juga mengurangi biaya, meningkatkan margin keuntungan.
- Penyerapan Tenaga Kerja
Pengembangan industri pengolahan berbasis koperasi menciptakan lapangan kerja di pedesaan, baik di sektor pertanian maupun manufaktur, mendorong pertumbuhan PDB melalui konsumsi rumah tangga.
2. Dampak terhadap Kesenjangan Ekonomi Antar-Daerah
- Pemerataan Pembangunan di Daerah Perkebunan
Wilayah penghasil sawit seperti Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi dapat mengalami pertumbuhan ekonomi lebih merata melalui koperasi yang mengelola rantai nilai lokal. Investasi infrastruktur (jalan, pabrik) di daerah terpencil mengurangi ketergantungan pada pusat ekonomi Jawa.
- Risiko Kesenjangan Jika Tidak Terkelola
Jika koperasi hanya berkembang di daerah dengan infrastruktur matang, kesenjangan antar-daerah bisa meningkat. Perlu kebijakan afirmatif (misalnya, insentif fiskal) untuk mendorong koperasi di daerah tertinggal.
3. Dampak terhadap Pertumbuhan Ekonomi
- Stimulus Sektor Riil
Koperasi yang berhasil akan mendorong pertumbuhan sektor pertanian dan industri pengolahan, dua pilar utama ekonomi Indonesia. Efek multiplier tercipta melalui peningkatan permintaan input pertanian (pupuk, alat), logistik, dan jasa pendukung.
- Ketahanan terhadap Fluktuasi Harga
Integrasi vertikal (dari kebun ke pasar) mengurangi kerentanan petani terhadap fluktuasi harga TBS. Koperasi juga bisa mengembangkan diversifikasi produk (biofuel, oleokimia, biochar, peternakan, dll) untuk stabilisasi pendapatan.
Perlu dicatat juga bahwa tanpa koperasi yang kuat seperti sekarang harga TBS produksi petani Indonesia hampir selalu lebih rendah dibandingkan harga TBS petani Malaysia. Koperasi merupakan solusinya.
4. Dampak terhadap Lingkungan Hidup
- Potensi Perbaikan Lingkungan
Koperasi dapat menjadi wadah penerapan praktik berkelanjutan:
- Sertifikasi ISPO/RSPO: Memastikan petani mematuhi kriteria ramah lingkungan (tanpa pembakaran lahan, perlindungan gambut).
- Replanting Efisien: Mengganti pohon tua dengan bibit unggul berproduktivitas tinggi, mengurangi tekanan ekspansi lahan baru.
Dengan menjadikan pohon tua untuk pembuatan biochar, menyadap nira sawit dan membuatnya menjadi gula cair seperti high fructose corn syrups dan menjalankan bisnis lainnya, program replanting bisa menjadi program mandiri tanpa tergantung pada bantuan pihak lain.
- Pengelolaan Limbah Terpadu
Pemanfaatan limbah pabrik (POME) untuk biogas atau pupuk organik.
- Risiko Jika Tidak Diatur
Jika koperasi hanya fokus pada profit jangka pendek, praktik perambahan hutan atau penggunaan pestisida berlebihan bisa terus terjadi. Diperlukan pengawasan ketat dan insentif untuk praktik berkelanjutan.
Tantangan yang Perlu Diantisipasi
1. Tata Kelola Koperasi
Korupsi, mismanajemen, atau dominasi elite lokal dapat mengurangi manfaat bagi petani kecil.
2. Konflik Lahan
Kapitalisasi lahan berisiko memicu sengketa kepemilikan jika tidak disertai sertifikasi jelas.
3. Ketergantungan pada Komoditas Tunggal
Ekonomi daerah yang terlalu bergantung pada sawit rentan terhadap gejolak harga global.
***
Pembangunan koperasi petani sawit berpotensi meningkatkan PDB, mengurangi kesenjangan antardaerah, dan mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif jika dikelola secara transparan dan berkelanjutan. Namun, keberhasilannya bergantung pada:
- Regulasi yang mendukung dalam revisi UU Perkoperasian.
- Kolaborasi multipihak (pemerintah, swasta, LSM lingkungan).
- Edukasi petani tentang praktik berkelanjutan dan manajemen modern.
Dengan pendekatan holistik, koperasi sawit bisa menjadi motor pembangunan hijau (green economy) yang sejalan dengan target SDGs dan komitmen Indonesia dalam Paris Agreement.
Di atas segalanya, dan ini sangat penting untuk pembelajaran bagi generasi mendatang, pengembangan koperasi yang proporsional sebagai anti-penjajahan ekonomi telah dilaksanakan oleh generasi sekarang. Amanah Konstitusi telah dilaksanakan dengan sungguh-sungguh.
Disclaimer: Tulisan ini merupakan pandangan pribadi penulis.
Agus Pakpahan adalah Rektor Ikopin University, Pakar Ekonomi Kelembagaan.
AP. Ciburial, 19 Februari 2025
Penulis : Agus Pakpahan
Editor : Bernade
