Surabaya, Mevin.ID – Sekitar seribuan orang dari mahasiswa, alumni, dan warga sipil mengadakan unjuk rasa di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur, di Surabaya, Jumat.
Aksi yang mengusung tema “Indonesia Gelap” ini merupakan lanjutan dari unjuk rasa sebelumnya menuntut pembatalan sejumlah undang-undang yang dianggap merugikan rakyat, diantaranya UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, UU Tanah Adat, UU Perampasan Aset, UU Minerba, dan sebagainya.
“Kami menuntut pembatalan undang-undang yang tata kelolanya tidak transparan dan akuntabel,” ujar koordinator aksi, Thanthowy, di sela aksi.
Pria yang juga dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Airlangga (Unair) Surabaya ini menjelaskan bahwa aksi ini merupakan lanjutan dari gerakan sebelumnya.
Dalam aksi ini, massa juga menolak keras pemotongan anggaran yang signifikan di sektor pendidikan dan infrastruktur. Selain menyoal efisiensi anggaran, massa juga menyoal pengelolaan anggaran BUMN Danantara.
“Pemotongan anggaran pendidikan sebesar Rp110 triliun dan infrastruktur sebesar Rp80 triliun sangat memprihatinkan dan berdampak langsung pada kehidupan rakyat,” ujarnya.
Aksi yang dimulai sejak pukul 09.00 WIB ini diikuti oleh sekitar seribuan orang dan terus bertambah hingga siang hari.
Para peserta berasal dari berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta serta masyarakat umum.
Unjuk rasa tersebut berlangsung tertib dan kondusif, meskipun diwarnai dengan orasi, aksi teatrikal dan pembakaran ban.
Para pengunjuk rasa berharap tuntutan mereka didengar dan direspons oleh pemerintah. Mereka menegaskan akan terus memperjuangkan hak-hak rakyat dan menolak kebijakan yang dinilai merugikan masyarakat.***
