JAKARTA, Mevin.ID – Rencana pemerintah untuk mengimpor kendaraan operasional dalam jumlah besar guna mendukung program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) menuai kritik keras.
Impor kendaraan utuh ini dikhawatirkan akan mematikan potensi nilai tambah ekonomi nasional yang ditaksir mencapai puluhan triliun rupiah.
Menteri Perindustrian RI, Agus Gumiwang Kartasasmita, mengungkapkan bahwa jika kebutuhan 70.000 unit pikap 4×2 dipenuhi dari hasil produksi pabrikan dalam negeri, maka dampak ekonomi (backward linkage) yang dihasilkan bisa menyentuh angka Rp27 triliun.
Efek Domino bagi Industri Komponen Lokal
Agus menjelaskan bahwa memproduksi pikap secara lokal bukan sekadar merakit mobil, melainkan menghidupkan ekosistem industri dari hulu ke hilir.
“Produksi lokal menggerakkan subsektor industri seperti ban, kaca, baterai, logam, plastik, kabel, hingga elektronik. Jika kita impor utuh, maka manfaat ekonomi dan penyerapan tenaga kerja justru dinikmati oleh industri di luar negeri,” tegasnya dalam keterangan tertulis (20/2/2026).
Saat ini, kapasitas produksi pikap nasional berada di angka 1 juta unit per tahun. Artinya, industri otomotif dalam negeri sangat mampu memenuhi permintaan pasar domestik dengan kualitas yang kompetitif.
Ribuan Tenaga Kerja Terancam Disrupsi
Senada dengan Menperin, Perkumpulan Industri Kecil dan Menengah Komponen Otomotif (PIKKO) menyatakan keprihatinannya.
Ketua PIKKO, Rosalina Faried, menyayangkan rencana pengadaan 105.000 unit kendaraan operasional oleh PT Agrinas Pangan Nusantara yang justru diarahkan untuk mengimpor produk dari India.
Berdasarkan data PIKKO, utilisasi industri komponen saat ini masih berada di kisaran 60-70 persen. Impor besar-besaran dinilai akan menimbulkan disrupsi serius.
“Kami khawatir hal ini berdampak pada sekitar 6.000 tenaga kerja di sepanjang rantai pasok industri komponen lokal. Kami memohon agar pengadaan ini tidak 100 persen impor dari India,” ujar Rosalina.
DPR Soroti Kontrak Triliunan Rupiah
Kritik juga datang dari parlemen. Wakil Ketua Komisi VII DPR RI menyoroti nilai kontrak pengadaan yang fantastis, mencapai Rp24,66 triliun.
Angka sebesar ini dianggap seharusnya menjadi peluang emas bagi penguatan industri nasional, bukan justru memperlebar defisit neraca dagang dengan mendatangkan barang luar negeri.
Tuntutan Pembatasan Impor
Di tengah kondisi pasar otomotif yang sedang lesu, para pelaku industri berharap pemerintah bisa membatasi kuota impor dan memberi kesempatan bagi produsen lokal.
PIKKO menilai, jika diberikan waktu 1-2 tahun, industri nasional sanggup memasok kebutuhan tersebut secara bertahap dengan kapasitas 5.000 hingga 10.000 unit per tahun.
Langkah impor total dianggap bertolak belakang dengan semangat kemandirian ekonomi dan program “Merah Putih” yang diusung pemerintah sendiri.
Publik kini menunggu apakah pemerintah akan merevisi kebijakan tersebut demi menyelamatkan ekosistem industri otomotif dalam negeri.***
Editor : Bar Bernad
