Jakarta, Mevin.ID – Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) menyatakan kesiapan mendukung program nasional Sekolah Rakyat dengan mengajukan empat lokasi potensial.
Dua di antaranya, yakni Bina Siswa Cisarua dan Sentra Wyata Guna Kota Bandung, dinilai siap digunakan.
Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar Herman Suryatman dalam Rapat Pleno Progres Pembentukan Sekolah Rakyat bersama Menteri Sosial RI dan pemangku kepentingan di Jakarta, Rabu (19/3/2025).
Integrasi Siswa Difabel dan Penyiapan Lahan
Herman menekankan pentingnya integrasi siswa difabel di Sentra Wyata Guna—yang berada dalam kompleks Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN)—ke dalam sistem Sekolah Rakyat.
“Siswa difabel di Wyata Guna tidak perlu direlokasi, melainkan diintegrasikan agar tercipta pendidikan inklusif,” ujarnya.
Dari empat lokasi yang diusulkan, Pemprov Jabar memastikan Bina Siswa Cisarua dan Sentra Wyata Guna siap dioperasikan.
Untuk mempercepat proses, Pemprov siap menghibahkan bangunan Bina Siswa Cisarua yang tanahnya milik Kementerian Sosial (Kemensos).
“Ini akan memudahkan tata kelola keuangan dan akuntabilitas,” jelas Herman.
Kolaborasi dengan Kabupaten/Kota dan Penyediaan Lahan Baru
Herman mengungkapkan, delapan kabupaten/kota di Jabar telah mengajukan alternatif lokasi untuk Sekolah Rakyat.
Pemprov akan segera berkoordinasi dengan para Sekda daerah untuk memastikan keseriusan dukungan.
“Kami ingin total. Lokasi yang diajukan harus dicek kelayakannya di lapangan,” tegasnya.
Selain itu, Pemprov telah mengidentifikasi tiga lahan untuk pembangunan gedung baru jika diperlukan:
- Kawasan Ujung Jaya, Sumedang (10 hektare),
- Kota Bandung (10 hektare),
- Jatinangor, Sumedang (5 hektare).
Meski belum bersertifikat, Herman menegaskan kesiapan Pemprov mendedikasikan lahan tersebut.
“Prinsipnya, Jabar harus terdepan dalam mendukung program ini,” kata Herman.
Baca Juga: Walikota Cirebon Effendi Edo Tinjau Lokasi untuk Program Sekolah Rakyat
Komitmen Pembiayaan dan Tata Kelola
Pemprov Jabar berkomitmen berbagi pembiayaan dengan pemerintah pusat untuk memastikan keberlanjutan program. Herman menambahkan, kolaborasi ini diharapkan mempercepat realisasi Sekolah Rakyat sebagai wujud pemerataan akses pendidikan berkualitas.
“Kami proaktif mendukung inisiatif ini. Sekolah Rakyat bukan hanya soal infrastruktur, tapi juga membangun ekosistem pendidikan yang inklusif dan berkeadilan,” pungkas Herman.
Dengan langkah ini, Jabar menegaskan posisinya sebagai pionir dalam mendukung kebijakan pendidikan nasional, sekaligus memperkuat komitmen terhadap pendidikan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. (*)
Penulis : Debar
Editor : Debar
