Bandung, Mevin.ID – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, turut mengomentari keputusan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, yang melarang kepala daerah dari partainya menunda kegiatan pembekalan atau retret di Magelang, Jawa Tengah.
Kang Dedi Mulyadi menegaskan bahwa kepala daerah yang telah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto harus patuh pada arahan pemerintah pusat maupun daerah, mengingat kepala daerah dari PDI Perjuangan telah diangkat sumpahnya untuk mengabdikan diri bagi kepentingan masyarakat dan taat pada aturan pemerintah pusat.
“Kalau saya sih kan kita ini sudah menjadi kepala daerah, karena menjadi kepala daerah maka ketaatan utama kita adalah pada sistem dalam pemerintahan,” ujar Kang Dedi sebelum acara serah terima jabatan di Gedung DPRD Jabar, Jumat (21/2/2025).
Meski begitu, Kang Dedi menyebut bahwa keputusan tersebut merupakan hak dari Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum partai politik terhadap seluruh kadernya. Namun, setelah dilantik menjadi kepala daerah, seorang politisi atau kader partai harus mengutamakan kepentingan rakyat dan pemerintah.
“Tapi Bu Mega melarang itu hak Bu Mega. Tapi yang jelas orang sudah menjadi kepala daerah harus tunduk patuh apa yang menjadi keputusan pemerintah pusat,” jelasnya.
Dia memastikan bahwa bupati maupun wali kota di Jawa Barat yang berasal dari PDI Perjuangan hadir dalam Sertijab Pj Gubernur kepada dirinya di DPRD Jabar, dan akan mengikuti kegiatan retret di Magelang.
“Sejabar semuanya ikut sampai hari ini dan kemudian juga di alokasinya sudah teralokasikan sudah terserap tidak mungkin dibatalin,” pungkas Kang Dedi.***
