MAJALENGKA, Mevin.ID – Media sosial tengah dihebohkan dengan pemandangan kontras di Kabupaten Majalengka.
Sejumlah rumah mewah yang dilengkapi pendingin ruangan (AC) hingga kendaraan yang terparkir rapi di halaman, kini menyandang predikat baru: berstiker “Penerima Bansos”.
Pemasangan stiker ini menjadi “senjata” Pemerintah Kabupaten Majalengka untuk membongkar fenomena bantuan yang salah sasaran akibat minimnya kejujuran warga.
Bukan untuk Mempermalukan, Tapi Menguji Malu
Bupati Majalengka, Eman Suherman, menegaskan bahwa penempelan stiker di rumah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bukan bertujuan untuk menghakimi atau mempermalukan masyarakat.
Sebaliknya, ini adalah langkah transparansi agar lingkungan sekitar bisa ikut mengawasi.
“Penempelan stiker ini bertujuan untuk transparansi dan pengawasan bersama. Agar data penerima bantuan bisa diketahui secara terbuka oleh lingkungan sekitar,” ujar Eman, Jumat (13/2/2026).
Langkah ini diambil setelah viralnya foto-foto rumah megah yang tetap menerima bantuan sosial (bansos).
Dengan adanya stiker tersebut, pemerintah berharap warga yang kondisi ekonominya sudah mapan namun masih “betah” menerima bantuan, memiliki kesadaran untuk mengundurkan diri secara sukarela.
Fakta di Lapangan: Mobil Tertutup Sarung, Rumah Ber-AC
Viralnya kabar ini bermula dari proses pendataan ulang di Kecamatan Leuwimunding.
Warganet menyoroti beberapa rumah penerima bansos yang justru terlihat jauh dari kesan kekurangan.
- Kendaraan Mewah: Ditemukan kendaraan yang terparkir dan sengaja ditutupi sarung (cover) mobil di rumah berstiker bansos.
- Fasilitas Nyaman: Beberapa rumah penerima bantuan terpantau memiliki fasilitas AC, yang secara logika ekonomi tidak masuk dalam kategori keluarga pra-sejahtera.
Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Majalengka, Apip Supriyanto, menyebutkan pihaknya terus melakukan verifikasi setiap bulan.
Saat ini, tercatat ada ratusan ribu penerima manfaat di Majalengka, mulai dari PKH hingga BPNT.
Masalah Kejujuran dan Subjektivitas Petugas
Bupati Eman mengidentifikasi bahwa ketidakakuratan data selama ini berakar pada dua hal utama: kurangnya kejujuran warga saat didata dan subjektivitas petugas di lapangan.
“Kami ingin menumbuhkan kejujuran dan berkeadilan sosial. Jika sudah mampu, mari beri kesempatan kepada warga lain yang lebih membutuhkan,” tegasnya.
Kebijakan ini terbukti mulai membuahkan hasil. Sejak rencana pemasangan stiker diumumkan, beberapa warga yang sebelumnya terdaftar dilaporkan mulai memilih untuk mundur karena merasa tidak layak lagi secara sosial maupun ekonomi di mata tetangga.***
Penulis : M. Salman Faqih
Editor : Bar Bernad
