CIREBON, Mevin.ID – Sebuah fakta mengejutkan muncul dari kedisiplinan fiskal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon. Sebanyak 5.268 Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayah tersebut tercatat menunggak pajak kendaraan bermotor hingga awal tahun 2026.
Data ini menjadi sorotan tajam mengingat ASN merupakan abdi negara yang penghasilannya bersumber langsung dari pajak rakyat, namun justru lalai dalam menjalankan kewajiban pajak pribadi mereka.
Dominasi Sektor Pendidikan dan Kesehatan
Berdasarkan data dari Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah (P3DW) Kabupaten Cirebon, ribuan kendaraan yang menunggak tersebut terdiri dari:
- 4.687 unit kendaraan roda dua (motor).
- 581 unit kendaraan roda empat (mobil).
Pelaksana Tugas Kepala P3DW Kabupaten Cirebon, Widianto Nugroho Adi, membeberkan bahwa tingkat ketidakpatuhan tertinggi justru berasal dari instansi yang bersentuhan langsung dengan pelayanan dasar.
“Kami sudah petakan. Yang paling banyak memang dari Dinas Pendidikan dengan 2.681 unit, disusul oleh sektor kesehatan. Ini akan kami tindaklanjuti bersama Bapenda,” ujar Widianto, Rabu (14/1/2026).
Kerugian Miliaran Rupiah dan Ancaman Tanpa Pemutihan
Secara kalkulasi kasar, potensi kerugian Pendapatan Asli Daerah (PAD) akibat tunggakan ini diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Hal ini tentu sangat disayangkan di tengah upaya pemerintah daerah menggenjot pendapatan untuk pembangunan fasilitas publik.
Menanggapi kondisi ini, pemerintah menegaskan tidak akan ada keistimewaan atau program pemutihan khusus bagi para ASN tersebut. Langkah tegas yang akan diambil meliputi:
- Pendataan ulang dan validasi kepemilikan kendaraan.
- Koordinasi dengan pimpinan OPD (Organisasi Perangkat Daerah).
- Pemanggilan administratif terhadap ASN yang bersangkutan.
ASN Harus Jadi Teladan, Bukan Beban
Widianto menekankan bahwa ketidakpatuhan ini memicu pertanyaan mengenai integritas birokrasi di mata masyarakat. Saat pemerintah gencar melakukan razia dan sosialisasi pajak kepada warga sipil, ribuan aparatnya justru memberikan contoh buruk.
“ASN harus menjadi contoh, bukan justru menjadi masalah. Di tengah tuntutan transparansi, keteladanan aparatur adalah modal utama legitimasi negara di mata rakyat,” pungkasnya.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Bapenda juga telah memberikan lampu hijau untuk penertiban ini sebagai bagian dari penguatan basis pendapatan daerah di tahun 2026.***
