Jatinangor, Mevin.ID – Bayangkan Jawa Barat bukan lagi satu provinsi besar dengan 27 kabupaten dan kota. Dalam beberapa tahun ke depan, Anda mungkin akan tinggal di Provinsi Sunda Galuh, Sunda Pakuan, atau bahkan Sunda Caruban.
Wacana pemekaran Jawa Barat menjadi lima provinsi baru kembali mencuat, namun Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan: kajian mendalam dan restu dari Presiden masih jadi kunci.
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengatakan bahwa meskipun moratorium pemekaran wilayah telah dibuka, langkah pemekaran tidak bisa dilakukan gegabah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selain kajian terukur, perlu koordinasi erat dengan Kementerian Keuangan—karena setiap pemekaran berarti konsekuensi fiskal baru.
“Ada wilayah yang memang layak dimekarkan berdasarkan data dan kebutuhan. Tapi tak sedikit juga yang usulannya masih mentah,” kata Bima dalam acara retreat kepala daerah di kampus IPDN, Jatinangor.
Ia menegaskan, walaupun ada aspirasi kuat dari daerah, keputusan final tetap harus dikaji berdasarkan data objektif dan kalkulasi fiskal, sekaligus mempertimbangkan daya saing dan kemandirian calon provinsi baru.
Lima Provinsi Sunda: Dari Sunda Galuh hingga Sunda Taruma
Berikut ini skema pembagian lima provinsi baru jika Jawa Barat benar-benar dimekarkan:
- Provinsi Sunda Galuh (Talaga Cianjaran)
- Wilayah: Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, Garut, Ciamis, Kota Banjar, Pangandaran
- Identitas kultural kuat, pusat budaya Galuh-Ciamis
- Provinsi Sunda Priangan (Bandung Suci)
- Wilayah: Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Sumedang, Cimahi
- Kawasan metropolitan dengan potensi pusat ekonomi dan pendidikan
- Provinsi Sunda Pakuan (Gorde Suci)
- Wilayah: Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, Sukabumi, Cianjur
- Berdekatan dengan IKN, potensial jadi buffer zone pembangunan
- Provinsi Sunda Taruma/Bagasasi (Pusaka Besi)
- Wilayah: Karawang, Purwakarta, Subang, Bekasi, Kota Bekasi
- Kawasan industri strategis, berbatasan langsung dengan DKI Jakarta
- Provinsi Sunda Caruban (Kunci Iman)
- Wilayah: Cirebon Raya, Indramayu, Majalengka, Kuningan
- Titik temu peradaban pesisir dan agraris di utara Jawa Barat
Bima menilai, seperti halnya Banten yang kini mampu berdiri sejajar dengan provinsi induk, beberapa calon provinsi baru di Jawa Barat juga memiliki potensi serupa. Namun ia menekankan: jangan sampai semangat pemekaran hanya jadi proyek politik jangka pendek.
“Harus dihitung cermat. Apakah wilayah itu benar-benar siap? Apakah rakyat di sana akan lebih sejahtera atau justru terbebani birokrasi baru?” ujarnya.
Di Tengah Tuntutan, Pemerintah Masih Menghitung
Wacana pemekaran ini kembali hangat seiring kebutuhan pelayanan publik yang dianggap belum merata di Jawa Barat, provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, lebih dari 50 juta jiwa.
Jarak antara pusat pemerintahan provinsi di Bandung dan daerah-daerah pinggiran seperti Pangandaran atau Indramayu membuat pelayanan sering terasa timpang.
Namun, pemerintah pusat belum bisa memastikan kapan atau bagaimana wacana ini akan diwujudkan. Semua masih tergantung pada hasil kajian, kesiapan fiskal, dan tentu saja: restu dari Presiden Prabowo Subianto.***
