Bogor, Mevin.ID – Jawa Barat (Jabar) menargetkan pembangunan 30 Sekolah Rakyat sebagai bagian dari program Kementerian Sosial (Kemensos) RI untuk membantu siswa dari keluarga miskin ekstrem dan wilayah pedalaman.
Program ini diharapkan dapat memberikan akses pendidikan berkualitas secara gratis, dengan biaya sepenuhnya ditanggung oleh Pemerintah Pusat.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyatakan dukungan penuhnya terhadap program tersebut.
“Saya menyambut baik pendirian 30 Sekolah Rakyat di Jawa Barat,” ujar Dedi usai menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) dan Sosialisasi Pembentukan Sekolah Rakyat bersama Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf, di Kantor Pemerintah Kabupaten Bogor, Kamis (13/3/2025).
Rincian Program Sekolah Rakyat
Sekolah Rakyat akan dibangun secara bertahap, mencakup jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA. Setiap sekolah direncanakan menampung 300 hingga 500 siswa.
Lokasi pembangunan akan didistribusikan secara proporsional di seluruh kabupaten dan kota di Jawa Barat.
Kurikulum yang digunakan akan mengacu pada ketentuan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Namun, untuk menyesuaikan dengan kondisi lokal, Sekolah Rakyat juga akan mengadopsi aturan daerah, seperti kebijakan masuk sekolah lebih pagi yang saat ini sedang digodok oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Kebijakan masuk lebih pagi bertujuan untuk mendisiplinkan siswa dan mengurangi kebiasaan nongkrong usai jam belajar, terutama di kalangan pelajar SMA yang rentan terlibat kenakalan remaja seperti tawuran dan balapan liar,” jelas Dedi.
Gubernur juga menambahkan, kebijakan ini diharapkan dapat menciptakan budaya baru, yakni tidur lebih awal dan bangun lebih pagi.
“Dari budaya nongkrong sampai jam 12 malam, kita ingin mengubahnya menjadi budaya tidur jam 9 malam,” ujarnya.
Dukungan Kementerian Sosial
Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), memimpin langsung Rakor dan sosialisasi program ini. Ia mengungkapkan, Kementerian Sosial sedang gencar melakukan koordinasi dengan bupati dan wali kota di Jawa Barat.
Gus Ipul meminta para kepala daerah untuk mengusulkan aset atau lahan yang memenuhi kriteria sebagai lokasi pembangunan Sekolah Rakyat.
“Kita akan mengecek lokasi-lokasi yang memenuhi kriteria. Jika memungkinkan, pembangunan akan dimulai tahun ini,” tegas Gus Ipul.
Sasaran utama program ini adalah anak-anak dari keluarga miskin ekstrem yang tinggal di sekitar lokasi Sekolah Rakyat. Indikator kemiskinan akan merujuk pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Prioritas diberikan kepada warga miskin dengan desil satu di sekitar lokasi sekolah,” jelasnya.
Baca Juga: Mensos Lapor Presiden Soal 53 Lokasi Siap Selenggarakan Sekolah Rakyat
Konsep Asrama dan Jaminan Gratis
Sekolah Rakyat akan menerapkan sistem asrama, sehingga siswa dapat tinggal dan belajar di lingkungan yang terkontrol. Bagi siswa SD, orang tua diperbolehkan menjenguk anaknya sewaktu-waktu.
Gus Ipul menegaskan, seluruh biaya pendidikan di Sekolah Rakyat akan ditanggung oleh negara. “Mulai dari asrama, seragam, peralatan sekolah, hingga kebutuhan lainnya, semuanya gratis,” ujarnya.
Program ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem untuk mendapatkan pendidikan yang layak, sekaligus mengurangi angka putus sekolah dan kenakalan remaja di Jawa Barat. (*)
Penulis : Debar
Editor : Debar
