Magelang, Mevin.ID – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mendorong kepala daerah untuk berinovasi dalam membiayai pembangunan di daerah. Hal ini disampaikannya saat menjadi pembicara pada Retret Pembekalan Kepala Daerah di Lembah Tidar Akademi Militer (Akmil) Magelang, Minggu malam (23/2).
Menkeu menekankan bahwa pemerintah daerah (Pemda) tidak harus sepenuhnya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membiayai pembangunan.
Pentingnya Kreativitas Pembiayaan
Sri Mulyani menjelaskan bahwa banyak skema pembiayaan yang dapat dikolaborasikan dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta. Ia mengapresiasi Pemda yang telah berkreasi dalam membiayai pembangunan, meski menyadari bahwa langkah ini membutuhkan komitmen dari para pemangku kepentingan.
“Di banyak negara, membangun berbagai infrastruktur itu enggak selalu 100 persen APBD atau APBN, karena kalau mau menunggu APBD atau APBN, itu bisa lama banget,” ujarnya.
Sektor Pembangunan yang Dapat Dikolaborasikan
Menkeu membeberkan berbagai sektor pembangunan infrastruktur yang dapat dikolaborasikan dengan skema pembiayaan inovatif.
Menurutnya, selama pembangunan tersebut dapat menghasilkan pendapatan, maka pembiayaan inovatif dapat dilakukan.
Beberapa contoh sektor yang disebutkan meliputi penyediaan air bersih, pengelolaan sampah, dan layanan rumah sakit.
“Itu sebetulnya bisa dibangun oleh pihak swasta dengan instrumen pembiayaan yang kreatif,” katanya.
Dukungan Kemenkeu untuk Inovasi Pembiayaan
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyiapkan berbagai instrumen untuk mendorong kreativitas dalam pembiayaan pembangunan.
Sri Mulyani menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur tetap dapat dilakukan oleh daerah meski jumlah APBD-nya terbatas, asalkan Pemda mau berinovasi.
“Tapi memang itu perlu banyak kerja keras, komitmen-komitmen, dan juga keahlian dari sisi keuangan,” ujarnya.
Saran untuk Pemda
Bagi Pemda yang masih ragu dalam melakukan kreativitas pembiayaan, Sri Mulyani menyarankan agar berkonsultasi dengan pihak terkait, termasuk Kemenkeu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), maupun aparat penegak hukum.
Ia meyakinkan Pemda bahwa tidak perlu khawatir selama langkah yang diambil bertujuan untuk mendukung pembangunan.
“Kalau benar-benar mau membangun untuk sesuatu yang create growth, menciptakan pertumbuhan, kesempatan kerja, perbaikan kesejahteraan, menurut saya kita semuanya bisa bekerja,” ujarnya.
Harapan untuk Retret Kepala Daerah
Sri Mulyani berharap retret yang digelar Kemendagri ini dapat menjadi momentum bagi para kepala daerah untuk saling berkomunikasi dan melihat instrumen yang dapat dikolaborasikan satu sama lain.
Ia menegaskan bahwa Kemenkeu akan terus mendukung kepala daerah dalam membangun daerahnya masing-masing.
“Kementerian Keuangan akan terus mendukung agar Bapak dan Ibu sekalian sukses menjaga daerah, membangun daerah, menggunakan keuangan baik APBD dan APBN, keuangan negara secara baik sebagai instrumen penting dalam memajukan Indonesia,” katanya.
Dengan inovasi dan kolaborasi yang kuat, diharapkan pembangunan di daerah dapat berjalan lebih efektif dan efisien, serta memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. ***
