Jakarta, Mevin.ID – Anggota Komisi III DPR RI, Jazilul Fawaid, angkat bicara soal kunjungan sejumlah menteri Kabinet Prabowo ke Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, saat momen Idulfitri 2025. Ia meminta publik untuk tidak membesar-besarkan kunjungan tersebut sebagai manuver politik.
“Sudahlah, tidak usah mempolitisasi halalbihalal. Publik hari ini sudah cerdas, bisa membedakan mana yang tulus bersilaturahmi, mana yang sekadar pencitraan politik,” ujar Jazilul kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (14/4).
Menteri Halalbihalal, Kenapa Harus Ricuh?
Menurut Jazilul, silaturahmi antartokoh bangsa adalah hal biasa. Ia mengingatkan agar masyarakat mengambil sudut pandang positif dari peristiwa tersebut.
“Masak iya seorang menteri dilarang halalbihalal? Boleh-boleh saja kok. Tidak usah digoreng berlebihan,” katanya.
Jazilul juga mengimbau agar media sosial tidak ikut memantik spekulasi politik yang tidak berdasar. “Kita ambil hikmahnya saja. Jangan setiap pertemuan dijadikan bahan spekulasi.”
Isu “Matahari Kembar” Dibantah: Tidak Mungkin Secara Konstitusi
Menanggapi isu yang menyebut adanya “matahari kembar” di pemerintahan – merujuk pada pengaruh kuat Jokowi meski tak lagi menjabat – Jazilul menegaskan bahwa hal itu tidak mungkin terjadi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
“Konstitusi kita jelas: yang memimpin ya Presiden, didampingi Wakil Presiden. Tidak ada ruang bagi dua matahari,” tegasnya.
Silaturahmi ke Solo, Siapa Saja yang Hadir?
Sebelumnya, sejumlah nama menteri dari Kabinet Prabowo-Gibran diketahui berkunjung ke kediaman Jokowi di Solo saat Lebaran. Mereka di antaranya:
- Bahlil Lahadalia (Menteri ESDM)
- Zulkifli Hasan (Menko Pangan)
- Sri Mulyani (Menteri Keuangan)
- Luhut Binsar Pandjaitan (Ketua Dewan Ekonomi Nasional)
- Budi Arie (Menteri Koperasi)
- Wihaji (Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga)
- Pratikno (Menko PMK)
- Bima Arya (Wakil Mendagri)
- Budi Gunadi Sadikin (Menteri Kesehatan)
Pertemuan itu menuai sorotan publik dan memicu wacana liar soal loyalitas menteri, hingga spekulasi adanya kekuatan politik ganda dalam pemerintahan.
Namun, seperti kata Jazilul: “Publik sudah bisa menilai mana silaturahmi, mana strategi.”***
