Jakarta, Mevin.ID – Kericuhan dalam acara bursa kerja (job fair) di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, bukan sekadar insiden teknis. Bagi Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi, kekacauan yang terjadi merupakan cermin nyata betapa mendesaknya kebutuhan masyarakat akan pekerjaan, di tengah situasi ekonomi yang menekan.
Ribuan pencari kerja dilaporkan berebut memindai QR code yang berisi daftar perusahaan pembuka lowongan. Kepadatan pengunjung yang tak terkendali berujung saling dorong, bahkan menyebabkan beberapa peserta pingsan.
“Kejadian ini mencerminkan kebutuhan masyarakat yang sangat tinggi terhadap pekerjaan, sekaligus menunjukkan buruknya mekanisme teknis dan manajemen acara yang diterapkan panitia,” ujar Nurhadi dalam pernyataan resminya, Senin (2/6/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Job Fair Bukan Seremoni, Tapi Alarm Pengangguran
Politikus Partai NasDem itu menegaskan, penyelenggaraan job fair tidak bisa lagi diperlakukan sebagai agenda tahunan yang bersifat seremonial.
Dengan lebih dari 25.000 pencari kerja memadati satu titik lokasi, sistem yang digunakan terbukti tidak sensitif terhadap realita di lapangan.
“Antisipasi lonjakan pengunjung, manajemen alur peserta, hingga distribusi informasi digital seharusnya sudah menjadi standar minimum—apalagi di tengah badai PHK seperti sekarang,” kata Nurhadi.
Ia menilai pemerintah daerah (Pemda) semestinya lebih peka terhadap kondisi riil di wilayahnya. Terutama Bekasi, yang dikenal sebagai salah satu kawasan industri terbesar di Asia Tenggara.
Perusahaan Wajib Serap Tenaga Lokal
Nurhadi juga mengingatkan bahwa perusahaan-perusahaan yang menikmati fasilitas dan insentif dari keberadaan di kawasan industri Bekasi, tidak boleh hanya mencari keuntungan, tetapi juga harus menunjukkan kontribusi nyata dalam menyerap tenaga kerja lokal.
“Pemerintah harus hadir dengan regulasi yang mengikat. Jangan sampai industri menikmati berbagai kemudahan, tapi rakyat lokal tetap menganggur,” tegasnya.
Solusi: Job Fair Harus Lebih Manusiawi dan Terdesentralisasi
Ke depan, Nurhadi menyarankan agar job fair digelar secara tersebar di berbagai zona industri atau kecamatan, tidak lagi terpusat di satu titik.
Ia juga menekankan pentingnya pendekatan yang berbasis data dan keadilan sosial.
“Jangan sampai pencari kerja yang sedang berjuang justru jadi korban manajemen yang buruk,” pungkasnya.***
