Solo, Mevin.ID – Presiden Ke 7 RI Jokowi bicara soal keberlanjutan Ibu Kota Nusantara saat diwawancara Nazwa Shihab di Youtube Narasi.
Dalam Youtube Narasi, Nazwa Shihab mengungkapkan karena efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintahan saat ini tentunya akan berdampak pada pembangunan infrastruktur termasuk IKN. PNS juga yang rencananya pindah ke IKN ditunda. Apakah Bapak khawatir proyek IKN ini akan mangkrak ? Tanya Nazwa kepada Jokowi.
“Ndak Khawatir, IKN itu rencana lama dari presiden pertama kita Ir. Soekarno, kemudian kita eksekusi dan memang kalau kita melihat secara makro ekonomi PDB ekonomi kita itu 58% itu berputar di Jawa, padahal kita memiliki 17.000 Pulau tapi 58% PDB ekonomi itu berputar di Pulau Jawa”, kata Jokowi
“56% penduduk Indonesia itu ada di pulau Jawa sehingga magnetnya itu semuanya ada di Jawa dan saya kira daya dukung pulau Jawa Kalau kita terus-teruskan tidak akan mampu karena semua magnetnya akan ketarik ke sini”, katanya.
Baca Juga : Demo Adili Jokowi, Jokowi : Masih Ada yang Belum Move On
Jokowi juga mengatakan bahwa ia saat itu memang ingin merancang sebuah ibukota politik di luar Jakarta. Kalau di Amerika ada New York, Washington DC , kalau di Australia ada Sidney dan Canbera.
“Kenapa di kita tidak merancang itu”, tegas Jokowi.
Lalu Nazwa Shihab kukuh dengan pertanyaannya soal kekhawatiran potensi IKN yang akan mangkrak.
“Ndak (tidak khawatir), sekali lagi IKN ini proyek jangka panjang bisa 10 tahun bisa 15 tahun bisa 20 tahun. Ini Ibukota yang pindah, pindah rumah aja ruwetnya seperti itu. Apalagi ini mempersiapkan perpindahan ibukota jadi apa kesiapannya kan memang harus betul-betul sempurna betul baru pindah”, kata Jokowi.
Misalnya, ASN kita mau kita pindah sekolah anaknya siap belum, lanjut Jokowi, Kalau sakit, rumah sakitnya siap sudah beroperasi belum. Kalau belanja pasarnya siap belum supermarketnya ada atau tidak kan semuanya harus disiapkan semuanya tidak ada tidak semudahnya.
Jokowi mengaku hanya mengingatkan bahwa IKN ini sudah ada undang-undangnya sudah disetujui oleh 93% fraksi yang ada di DPR dan semuanya sudah berjalan sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada
“Mengenai anggaran itu keputusan dari bapak presiden dan pemerintah”, pungkas Jokowi. ***
