Solo, Mevin.ID – Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, menyatakan keyakinannya bahwa Partai Solidaritas Indonesia (PSI) akan menjadi partai besar dan kuat di masa depan. Namun, menurutnya, hal itu belum akan terjadi pada Pemilu 2029 mendatang.
Hal ini disampaikan Jokowi saat memberikan pidato dalam Kongres PSI di Kota Solo, Jawa Tengah, pada Sabtu (19/7/2025).
“Saya masuk tadi memberikan feeling kepada saya bahwa auranya PSI ini akan menjadi partai kuat dan besar. Tapi jangan tergesa-gesa. Ada step-step-nya. Belum di 2029,” kata Jokowi dalam pidatonya, seperti dikutip dari Breaking News Kompas TV.
Jokowi memperkirakan bahwa momentum kebesaran PSI baru akan mulai terbentuk pada tahun 2034, dengan catatan seluruh mesin partai bekerja keras secara konsisten.
Partai “Super Tbk” dan Revolusi E-Voting
Dalam pandangannya, salah satu kekuatan utama PSI terletak pada konsep partai “super terbuka” atau “super Tbk” yang dianutnya. Menurut Jokowi, konsep ini menandakan bahwa tidak ada kepemilikan elite atau keluarga dalam struktur PSI, melainkan semua kader memiliki posisi setara sebagai “pemegang saham”.
“Tidak ada kepemilikan elite, tidak ada kepemilikan keluarga. Semua memiliki saham yang sama. Semua memiliki rasa tanggung jawab yang sama membesarkan partai,” ujar Jokowi.
Presiden juga memuji sistem e-voting yang digunakan PSI dalam pemilihan ketua umum. Menurutnya, ini merupakan bentuk revolusi demokrasi yang dapat menjadi model baru dalam perpolitikan nasional.
“Saat ini mungkin baru 84 persen anggota yang berpartisipasi. Tapi nantinya, jutaan anggota PSI bisa ikut dalam pemilu raya secara langsung. Semua suara dihargai,” jelas Jokowi.
Transparansi dan Politik Tanpa Bayang-Bayang
Jokowi juga menekankan pentingnya keterbukaan dalam pengambilan keputusan politik. Dengan sistem e-voting dan kepemilikan kolektif, ia menilai politik di balik layar tidak akan lagi memiliki tempat dalam partai.
“Keputusan nanti ada di seluruh anggota. Tidak ada lagi keputusan segelintir orang,” tegasnya.
Ia mengingatkan, orientasi utama PSI ke depan harus untuk bangsa dan rakyat, bukan untuk kelompok tertentu maupun kepentingan pribadi.
“Yang paling penting, kebijakan PSI harus berorientasi pada negara, rakyat, dan bangsa. Bukan pada kelompok atau pribadi-pribadi,” tutup Jokowi.***
