Jakarta, Mevin.ID — Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, akhirnya buka suara soal kegelisahannya jika isu ijazah palsu yang menyeret namanya dibiarkan terus bergulir.
Dalam wawancara eksklusif Program Khusus KompasTV, Selasa (9/12/2025) malam, Jokowi menyebut isu tersebut bukan sekadar tudingan, melainkan rangkaian operasi politik yang sudah berjalan empat tahun.
Di ruang wawancara yang tenang, Jokowi menjelaskan bahwa dampak tuduhan serupa bisa menimpa siapa saja. “Bisa ke menteri, bisa ke presiden yang lain, bisa ke gubernur, bupati, wali kota. Tuduhan asal-asalan itu bisa ke siapa pun. Tapi kalau menuduh dengan bukti, itu yang baik,” ujarnya.
“Ada Agenda Besar” di Balik Isu Ijazah
Jokowi menilai isu ijazah palsu ini digerakkan oleh kepentingan tertentu. Bukan sekadar kritik, melainkan upaya sistematis untuk merusak reputasi dirinya.
“Saya lihat ini memang ada agenda besar politik, ada operasi politik… karena keinginan mereka untuk men-downgrade reputasi yang saya miliki,” kata Jokowi. “Meskipun saya sendiri nggak merasa punya reputasi apa-apa.”
Ketika ditanya mengapa reputasinya harus diturunkan, Jokowi hanya menjawab singkat: ada kepentingan politik yang bermain, dan itu sudah tampak dari pola serangan yang berlangsung bertahun-tahun.
Sikap Jokowi: Dibawa ke Ranah Hukum
Presiden dua periode itu memastikan bahwa persoalan ijazah palsu akan dibawanya ke pengadilan. Bukan untuk balas dendam, melainkan sebagai efek jera.
“Untuk pembelajaran kita semuanya bahwa jangan sampai gampang menuduh orang, menghina, memfitnah, mencemarkan nama baik seseorang,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa ijazah asli miliknya akan ia tampilkan — namun hanya di persidangan.
“Itu forum yang paling baik untuk menunjukkan ijazah asli saya, dari SD sampai universitas. Semuanya akan saya bawa.”
Isu Lama yang Tak Kunjung Redup
Isu ijazah palsu Jokowi sudah muncul sejak awal periode kedua pemerintahannya dan terus berulang dalam siklus politik. Meski sejumlah klarifikasi telah disampaikan berbagai institusi pendidikan, dinamika politik membuat isu tersebut tetap hidup—seringkali muncul kembali di momen-momen strategis.
Kini, Jokowi memilih menghadapi langsung lewat jalur hukum, sekaligus mengirim sinyal bahwa serangan serupa terhadap pejabat publik lain tidak boleh lagi dibiarkan tanpa konsekuensi.***
Editor : Bar Bernad
Sumber Berita: Kompas.tv
