Magelang, Mevin.ID – Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto menekankan pentingnya stabilitas keamanan dan sikap antikorupsi sebagai modal besar untuk memajukan bangsa.
Hal ini disampaikan dalam pembekalan kepala daerah di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, Selasa (25/2/2025).
Stabilitas Keamanan sebagai Pondasi Kemajuan
Kapolri Listyo Sigit Prabowo menyatakan bahwa stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) merupakan faktor kunci dalam mendorong kemajuan bangsa. Ia menegaskan bahwa Polri berkomitmen penuh untuk mengawal kebijakan pemerintah, termasuk dalam mewujudkan ketahanan pangan dan energi, melanjutkan investasi dan industrialisasi, serta menjaga stabilitas keamanan.
“Oleh karena itu, aparat penegak hukum dan penanganan terhadap hal-hal yang meresahkan masyarakat tentunya menjadi perhatian kami, karena ini berdampak kepada investasi, baik dalam negeri maupun luar negeri,” ujar Kapolri.
Ia juga menyoroti pentingnya penanganan konflik sosial, kasus kriminal, dan judi online yang masih menjadi tantangan di masyarakat. Kapolri berharap kolaborasi lintas sektor, termasuk pemerintah pusat, daerah, TNI-Polri, dan kementerian/lembaga terkait, dapat mengatasi persoalan tersebut.
“Mari kita sama-sama bekerja sama dengan seluruh stakeholder yang ada, dengan pemerintah pusat, dengan TNI-Polri, dengan kementerian lembaga yang ada, dan seluruh elemen yang ada untuk bersama-sama bisa membangun, mewujudkan tujuan nasional kita,” katanya.
Sikap Antikorupsi sebagai Kunci Kepemimpinan
Sementara itu, Ketua KPK Setyo Budiyanto menekankan pentingnya pemahaman sikap antikorupsi bagi para kepala daerah. Ia mengingatkan bahwa jabatan yang diemban oleh kepala daerah bersifat sementara, sehingga mereka harus mampu melaksanakan amanat dengan baik dan patuh terhadap peraturan yang berlaku.
“Untuk itu, dirinya mewanti-wanti kepala daerah agar mampu menjaga nama baik bangsa dan negara,” kata Setyo.
Ia mengingatkan bahwa kekuasaan dapat menjadi celah terjadinya tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, kepala daerah diminta untuk tidak tergiur dengan politik balas budi dan menjaga integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“Kekuasaan ada masanya. Kewenangan ada batasnya. Jika tiba waktunya, kekuasaan dan kewenangan yang disalahgunakan akan mencari jalan untuk meminta pertanggungjawaban melalui cara penegakan hukum,” tegasnya.
Pesan untuk Kepala Daerah
Setyo Budiyanto berharap para kepala daerah dapat meningkatkan kinerja dan integritas mereka selama menjabat.
“Saya berharap semuanya yang baik menjadi lebih baik. Yang patuh menjadi lebih patuh, yang hormat menjadi lebih hormat, yang menghargai terhadap atasan, presiden, pimpinan, siapa pun bisa lebih baik lagi,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa jabatan kepala daerah adalah amanah rakyat yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
Stabilitas keamanan dan sikap antikorupsi menjadi dua pilar penting dalam mewujudkan kemajuan bangsa. Kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, TNI-Polri, dan seluruh elemen masyarakat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang aman, kondusif, dan bebas dari korupsi.
Dengan integritas dan komitmen yang kuat, para kepala daerah diharapkan dapat memimpin dengan baik, memenuhi janji-janji mereka, dan membawa kemajuan bagi daerah serta bangsa Indonesia secara keseluruhan. ***
