Kapolri di HUT KSPSI: Jaga Iklim Investasi Demi Indonesia Emas 2045, Desk Ketenagakerjaan Terus Dioptimalkan

- Redaksi

Minggu, 22 Februari 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

PURWAKARTA, Mevin.ID – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengajak seluruh elemen buruh untuk bersama-sama menjaga iklim investasi di Tanah Air.

Sinergi ini dinilai krusial untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus memastikan hak-hak serta aspirasi pekerja tetap terlindungi.

Pesan tersebut disampaikan Kapolri saat menghadiri peringatan HUT ke-53 Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) di Pusdiklat KSPSI, Jatiluhur, Purwakarta, Sabtu (21/2/2026).

Keseimbangan Investasi dan Hak Buruh

Jenderal Sigit menekankan bahwa kunci agar Indonesia bisa “lepas landas” menuju Indonesia Emas 2045 adalah terciptanya keseimbangan antara pertumbuhan modal dan kesejahteraan pekerja.

“Di satu sisi investasi terus bertumbuh, namun di sisi lain aspirasi buruh tetap harus terjaga. Stabilitas keamanan dan politik adalah kunci agar Indonesia tetap ramah terhadap investasi,” ujar Jenderal Sigit.

Selain stabilitas, Kapolri juga mendorong para buruh untuk terus meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Hal ini penting agar tenaga kerja lokal memiliki daya saing yang kuat menghadapi tantangan industri strategis dan persaingan global.

Desk Ketenagakerjaan Polri: Penengah Konflik Industrial

Sebagai bentuk dukungan nyata Korps Bhayangkara, Jenderal Sigit memastikan akan terus mengoptimalkan peran Desk Ketenagakerjaan Polri. Unit khusus ini bertugas memberikan pelayanan dan pendampingan terkait sengketa antara perusahaan dan pekerja.

Fungsi Utama Desk Ketenagakerjaan Polri:

  1. Pendampingan: Memberikan edukasi dan pelayanan hukum bagi buruh.
  2. Mediasi: Mendorong tercapainya kesepakatan yang adil bagi kedua belah pihak.
  3. Ultimum Remedium: Penegakan hukum hanya diposisikan sebagai langkah terakhir jika mediasi menemui jalan buntu dan terjadi pelanggaran hukum nyata.

“Kita minta untuk memberikan pendampingan sehingga bisa dicapai satu kesepakatan yang bisa diterima oleh kedua belah pihak. Proses penegakan hukum adalah ultimum remedium,” tegas mantan Kabareskrim Polri tersebut.

Apresiasi dari Elemen Buruh

Langkah Polri dalam memperkuat Desk Ketenagakerjaan mendapat respons positif dari berbagai federasi buruh. KSPSI menilai keberadaan unit ini sangat membantu dalam menyelesaikan persoalan industrial tanpa harus berujung pada konflik fisik atau jalur hukum yang melelahkan.

Tak hanya soal hukum, Polri juga menyatakan kesiapannya untuk membantu pendampingan pelayanan BPJS Kesehatan bagi para buruh, guna memastikan jaminan kesehatan pekerja tetap terpenuhi di tengah dinamika ekonomi global.***

Facebook Comments Box

Editor : Pratigto

Follow WhatsApp Channel mevin.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Ketum Projo Budi Arie: Kritik Rakyat Adalah Energi Bangsa, Bukan Ancaman!
Heboh Video Pidato Netanyahu Punya 6 Jari, Benarkah Hanya Rekayasa AI?
KPK Tetapkan 2 Tersangka dalam OTT Bupati Cilacap, Ini Bocorannya!
Bareskrim Bongkar Imperium Judol Oei Hengky Wiryo, Rp530 Miliar Disetor ke Kas Negara
Harga Minyak Dunia Meroket, Trump Ancam Bakal ‘Gebuk’ Iran Lebih Parah dalam Sepekan ke Depan
LPBI NU Jawa Barat Kutuk Keras Penyiraman Air Keras Aktivis KontraS: “Ancaman Nyata bagi Demokrasi!”
Update OTT Cilacap: KPK Sita Sejumlah Uang Tunai
Badai OTT di Cilacap: KPK Amankan Bupati Syamsul Auliya dan 26 Orang Lainnya

Berita Terkait

Sabtu, 14 Maret 2026 - 22:14 WIB

Ketum Projo Budi Arie: Kritik Rakyat Adalah Energi Bangsa, Bukan Ancaman!

Sabtu, 14 Maret 2026 - 22:11 WIB

Heboh Video Pidato Netanyahu Punya 6 Jari, Benarkah Hanya Rekayasa AI?

Sabtu, 14 Maret 2026 - 19:29 WIB

KPK Tetapkan 2 Tersangka dalam OTT Bupati Cilacap, Ini Bocorannya!

Sabtu, 14 Maret 2026 - 11:07 WIB

Harga Minyak Dunia Meroket, Trump Ancam Bakal ‘Gebuk’ Iran Lebih Parah dalam Sepekan ke Depan

Sabtu, 14 Maret 2026 - 10:12 WIB

LPBI NU Jawa Barat Kutuk Keras Penyiraman Air Keras Aktivis KontraS: “Ancaman Nyata bagi Demokrasi!”

Berita Terbaru