Kapolri Listyo Sigit Tegas Tolak Polri di Bawah Kementerian: “Lebih Baik Saya Jadi Petani Saja”

- Redaksi

Senin, 26 Januari 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo

Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo

JAKARTA, Mevin.ID — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan pernyataan mengejutkan sekaligus tegas terkait wacana penempatan institusi Polri di bawah kementerian.

Dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Jakarta, Senin (26/1/2026), Sigit mengaku sempat ditawari posisi sebagai “Menteri Kepolisian.”

Namun, tawaran tersebut ditolaknya mentah-mentah. Sigit menegaskan dirinya lebih memilih pensiun dan pulang kampung daripada harus memimpin Polri yang kehilangan independensinya di bawah struktur kementerian.

Tolak Tawaran Lewat Pesan Singkat

Di hadapan anggota dewan, Sigit menceritakan bahwa ada pihak-pihak yang mencoba melobi dirinya melalui pesan singkat (WhatsApp) terkait posisi baru tersebut.

“Kemarin sudah saya sampaikan, bahkan ada beberapa orang yang menyampaikan ke saya lewat WA, ‘mau enggak Pak Kapolri jadi Menteri Kepolisian?’,” ungkap Sigit mengulang pertanyaan yang diterimanya.

Respons Sigit pun sangat lugas. Ia menilai menempatkan Polri di bawah kementerian bukan sekadar masalah administrasi, melainkan pelemahan terhadap struktur pertahanan dan keamanan negara.

“Dalam hal ini saya tegaskan di hadapan Bapak/Ibu sekalian, dan seluruh jajaran, bahwa saya menolak polisi di bawah kementerian. Kalaupun saya yang jadi menteri kepolisian, saya lebih baik menjadi petani saja,” tegas Jenderal bintang empat tersebut.

Melemahkan Presiden dan Negara

Sigit memberikan argumen kuat mengapa posisi Polri harus tetap berada langsung di bawah Presiden RI. Menurutnya, pemisahan atau penempatan Polri di bawah kendali menteri akan berdampak pada stabilitas nasional.

“Saya anggap meletakkan Polri di bawah kementerian sama saja melemahkan institusi Polri, melemahkan negara, dan melemahkan Presiden,” tuturnya.

Bahkan, ia menyatakan kesiapannya untuk dicopot dari jabatan tertinggi di Korps Bhayangkara tersebut jika pilihannya adalah membiarkan Polri bergeser ke bawah kementerian. Bagi Sigit, integritas institusi jauh lebih penting daripada jabatan pribadi.

Respons DPR: “Menyala Pak Kapolri!”

Ketertarikan dan dukungan muncul dari meja pimpinan sidang. Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, spontan melontarkan celetukan populer saat mendengar ketegasan Sigit.

“Menyala ini Pak Kapolri,” ujar Habiburokhman yang disambut suasana hangat dalam ruang rapat.

Hingga saat ini, pihak Istana melalui Mensesneg memastikan belum ada Surat Presiden (Surpres) yang dikirimkan ke DPR terkait wacana pergantian Kapolri maupun restrukturisasi besar-besaran institusi tersebut.

Pernyataan Sigit ini pun seolah menjadi sinyal kuat bahwa internal Polri tetap solid berada di bawah komando langsung Kepala Negara.***

Facebook Comments Box

Editor : Bar Bernad

Sumber Berita: Kompas

Follow WhatsApp Channel mevin.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Kepesertaan BPJS PBI JK Sempat Nonaktif? Begini Cara Mudah Cek dan Mengaktifkannya Kembali Lewat NIK KTP
Indonesia Terjebak ‘Triple Planetary Crisis’, Menteri LH dan MUI Serukan Jihad Lawan Sampah Sungai
KPK Bongkar Modus ‘Jalur Siluman’ di Bea Cukai, Berikan 5 Rekomendasi Tegas untuk Benahi Impor
KPK: Saksi Pemerasan Rp 10 M Silakan Lapor ke Dewas, Bantah Nama Bayu Sigit
Sikat Rentenir, Presiden Prabowo Siapkan Gerai Pinjaman Super Mikro Lewat Kopdes Merah Putih
Hijrah ke IKN, ASN akan Tinggal di Rumah Susun
Prabowo Soroti Bocornya Dana Desa: 10 Tahun Mengucur, Tak Sampai ke Rakyat
Terungkap! Eks Kepala KPP Banjarmasin Rangkap Jabatan di 12 Perusahaan, KPK Dalami Modus Korupsi Pajak

Berita Terkait

Senin, 16 Februari 2026 - 20:02 WIB

Kepesertaan BPJS PBI JK Sempat Nonaktif? Begini Cara Mudah Cek dan Mengaktifkannya Kembali Lewat NIK KTP

Senin, 16 Februari 2026 - 16:25 WIB

Indonesia Terjebak ‘Triple Planetary Crisis’, Menteri LH dan MUI Serukan Jihad Lawan Sampah Sungai

Minggu, 15 Februari 2026 - 21:45 WIB

KPK Bongkar Modus ‘Jalur Siluman’ di Bea Cukai, Berikan 5 Rekomendasi Tegas untuk Benahi Impor

Minggu, 15 Februari 2026 - 15:45 WIB

KPK: Saksi Pemerasan Rp 10 M Silakan Lapor ke Dewas, Bantah Nama Bayu Sigit

Minggu, 15 Februari 2026 - 13:30 WIB

Sikat Rentenir, Presiden Prabowo Siapkan Gerai Pinjaman Super Mikro Lewat Kopdes Merah Putih

Berita Terbaru