KARAWANG, Mevin.ID – Gelombang kemarahan warga Karawang atas kondisi jalan nasional yang kian memprihatinkan mencapai puncaknya.
Mengusung narasi “Karawang Darurat Jalan Berlubang”, ratusan massa dari Komite Masyarakat Sipil Kabupaten Karawang merangsek mendatangi Kantor Perwakilan BBPJN DKI Jakarta–Jawa Barat PPK 1.1 pada Senin (2/2/2026).
Massa yang merupakan gabungan dari pengemudi ojek online, kurir, pelajar, hingga buruh ini menilai pemerintah telah abai terhadap hak keselamatan warga negara.
Perlawanan terhadap “Jalan Maut”
Koordinator aksi, Tri Prasetio Putra Mumpuni, menyatakan bahwa aksi ini adalah bentuk perlawanan nyata terhadap kondisi jalan yang dinilai sudah menjadi ancaman nyawa bagi pengguna jalan setiap harinya.
“Kami yang setiap hari di jalan—kurir, ojol, mahasiswa—bersatu melawan jalan-jalan berlubang di Karawang. Kami menyatakan PPK 1.1 lalai menjalankan tugasnya dan negara gagal menjamin keselamatan rakyatnya,” tegas Tri dalam orasinya.
Tiga Poin Tuntutan dan Kekecewaan Massa
Dalam aksi serbuan tersebut, masyarakat sipil menekankan tiga poin krusial yang memicu kekecewaan mendalam:
- Ketidakhadiran Pejabat: Tidak ada satu pun perwakilan PPK 1.1 yang berani menemui massa. Muncul isu di lapangan bahwa para pejabat terkait tengah diperiksa BPK atas dugaan indikasi korupsi anggaran jalan.
- Perbaikan Setengah Hati: Massa menolak rencana “perbaikan rutin” yang tidak menyanggupi perbaikan total secara menyeluruh pada bulan Februari ini.
- Mosi Tidak Percaya: Warga mempertanyakan kualitas proyek jalan yang baru diperbaiki beberapa bulan lalu namun kini sudah hancur kembali, serta menuntut transparansi anggaran.
Ancaman Lumpuhkan Jalur Pantura
Sebagai bentuk protes keras atas lambatnya respons pemerintah, masyarakat sipil mengeluarkan ancaman serius untuk melumpuhkan urat nadi logistik nasional.
“Jika tidak ada tindakan konkret, kedepan kami akan melakukan aksi blokade jalan Pantura dan akan melakukan perbaikan jalan secara mandiri sebagai simbol tamparan bagi pemerintah,” ujar Tri.
Pembelaan BBPJN: Salahkan Hujan dan ODOL
Di sisi lain, Humas BBPJN DKI Jakarta–Jawa Barat, Noval, mengakui adanya kerusakan parah mulai dari wilayah Klari hingga Cikampek. Namun, ia menyebut faktor cuaca dan beban kendaraan sebagai penyebab utama.
“Kerusakan ini akibat akumulasi curah hujan tinggi dan kendaraan over dimension and overload (ODOL). Saat ini kami hanya bisa melakukan patching atau penambalan rutin untuk mempertahankan kemantapan jalan hingga akhir Februari,” jelas Noval.
Noval menambahkan bahwa pihaknya memiliki keterbatasan karena masalah drainase dan beban jalan berada di luar wewenang tunggal Kementerian PU, sehingga perbaikan tambal sulam yang dilakukan saat ini hanya bersifat sementara.***
Editor : Bar Bernad
