Karena Efisiensi, PPK 1.1 Jabar Akui Tak Mampu Rekonstruksi Total Jalan Nasional di Karawang

KARAWANG, Mevin.ID – Kabar kurang sedap bagi para pengguna jalan Pantai Utara (Pantura). Harapan warga Karawang untuk melihat seluruh ruas jalan nasional ini mulus total tampaknya harus tertunda.

Satuan Kerja Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 1.1 Jawa Barat, Kementerian Pekerjaan Umum (PU), menyatakan tidak sanggup melakukan rekonstruksi total secara menyeluruh.

Penyebab utamanya? Kebijakan efisiensi anggaran yang membuat dana penanganan infrastruktur menjadi sangat terbatas.

Baca Juga : Karawang Darurat Jalan Berlubang, Masyarakat Sipil Serbu Kantor BBPJN, Ancam Blokade Pantura

Penanganan Skala Terbatas

Berdasarkan informasi yang beredar di ruang publik, PPK 1.1 Jabar menjelaskan bahwa alokasi anggaran yang tersedia saat ini tidak mencukupi untuk membiayai rekonstruksi menyeluruh di seluruh ruas Pantura Karawang.

Alhasil, pemerintah hanya bisa melakukan penanganan jalan secara terbatas di titik-titik tertentu.

“Kondisi tersebut berkaitan dengan kebijakan efisiensi anggaran, sehingga penanganan infrastruktur jalan nasional di wilayah Karawang harus disesuaikan dengan alokasi yang ada,” tulis keterangan resmi tersebut, Selasa (10/2/2026).

Beban Berat Jalur Logistik

Padahal, Jalan Pantura Karawang merupakan urat nadi logistik nasional. Setiap harinya, ribuan kendaraan berat pengangkut barang melintasi jalur ini.

Tingginya intensitas beban muatan inilah yang menjadi faktor utama cepatnya kerusakan permukaan jalan di sejumlah titik strategis.

Masyarakat pengguna jalan sebelumnya sudah sering mengeluhkan kondisi aspal yang rusak dan berlubang di beberapa wilayah Karawang, yang dinilai sangat membahayakan keselamatan berkendara.

Jadi Sorotan Publik

Kerusakan di sejumlah titik ini telah menjadi perhatian luas, terutama setelah dokumentasi visual kondisi jalan yang memprihatinkan viral di media sosial.

Mengingat peran strategisnya sebagai penghubung antarwilayah di Jawa Barat, ketidaksanggupan rekonstruksi total ini dikhawatirkan akan menghambat kelancaran arus distribusi barang dan jasa.

Hingga saat ini, belum ada informasi lebih lanjut apakah akan ada penambahan anggaran darurat atau perubahan skema pemeliharaan jalan untuk menutupi kekurangan tersebut.***