JAKARTA, Mevin.ID – Anggota Komisi V DPR RI, Daniel Mutaqien Syafiuddin, memberikan perhatian serius terhadap kondisi infrastruktur di wilayah Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat VIII.
Dalam Rapat Kerja bersama Menteri Pekerjaan Umum (PU) terkait evaluasi APBN 2025 dan program kerja 2026, Daniel mendesak percepatan perbaikan jalur Pantura.
Kondisi jalan nasional di wilayah Indramayu hingga Cirebon dilaporkan mengalami kerusakan parah akibat intensitas hujan yang tinggi dalam beberapa waktu terakhir.
Target Rampung Sebelum Mudik Lebaran
Daniel menekankan bahwa perbaikan jalur Pantura merupakan hal yang mendesak, mengingat jalur ini masih menjadi tumpuan utama kendaraan dari arah Simpang Jomin menuju Jawa Tengah, terutama saat memasuki masa mudik lebaran.
“Insya Allah sebelum libur Hari Raya atau memasuki masa mudik lebaran, jalur Pantura segera dibenahi,” ujar Daniel. Ia meminta adanya upaya serius dari Kementerian PU untuk meminimalisir angka kecelakaan yang kerap terjadi akibat lubang dan kerusakan jalan di wilayah tersebut.
View this post on Instagram
Soroti Kendala Anggaran Penataan Sungai Sukalila
Selain masalah jalan, Daniel juga memaparkan kondisi penanganan bencana di daerah aliran sungai. Ia menyoroti penataan Sungai Sukalila yang saat ini menghadapi kendala teknis dan anggaran.
- Penggunaan Anggaran OP: Penataan sungai selama ini menggunakan anggaran Operasi dan Pemeliharaan (OP).
- Kendala Antisipasi Banjir: Saat intensitas hujan tinggi, pihak Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) mengalami kesulitan antisipasi karena anggaran OP sudah terserap untuk penataan tersebut.
- Apresiasi Kinerja Balai: Meski ada kendala anggaran, Daniel mengapresiasi kesigapan balai-balai di Dapilnya dalam menangani bencana yang terjadi.
Komitmen Pengawasan Program 2026
Melalui rapat evaluasi ini, Daniel memastikan akan terus mengawal agar program kerja tahun 2026 dan sisa anggaran 2025 benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Indramayu dan Cirebon.
“Saya sampaikan secara detail agar menjadi perhatian. Jangan sampai ada penilaian di lapangan bahwa penanganan infrastruktur dilakukan asal-asalan, terutama untuk akses publik yang vital seperti Pantura,” pungkasnya.***
Penulis : Bar Bernad
Editor : Abdilah Kurniawan
