Kecam Penembakan PMI Oleh Otoritas Malaysia, Pimpinan DPR Minta Korban Diberi Perlindungan

- Redaksi

Selasa, 28 Januari 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal. Foto : Ist/Andri

i

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal. Foto : Ist/Andri

Jakarta, Mevin.ID – Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengecam penembakan terhadap 5 (lima) orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang dilakukan oleh otoritas Malaysia hingga 1 orang tewas.

Ia meminta Pemerintah melalui instansi terkait memberikan perlindungan bagi korban yang saat ini masih menjalani perawatan di fasilitas kesehatan di Malaysia.

“Duka cita mendalam bagi PMI yang menjadi korban tewas dan luka-luka akibat penembakan di Perairan Tanjung Rhu, Malaysia. Kita mengecam tindakan kekerasan yang dilakukan personel dari otoritas Malaysia tersebut,” kata Cucun Ahmad Syamsurijal, seperti dilansir dari Parlementaria, di Jakarta, Selasa (28/1/2024).

Seperti diketahui, terjadi insiden Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi pekerja migran ditembak di Perairan Tanjung Rhu, Malaysia pada Jumat (24/1). Insiden penembakan PMI itu dilakukan oleh otoritas Maritim Malaysia, yaitu Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM).

Baca Juga :

Insiden Penembakan WNI, Momentum Selesaikan Persoalan Penyaluran PMI Jalur Nonformal

Komisi I DPR RI, Minta Pemerintah Bentuk Tim Investigasi Usut Penembakan PMI di Malaysia

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Kecam Insiden Penembakan PMI di Malaysia

Akibat penembakan, satu PMI meninggal dunia dan empat lainnya mengalami luka-luka, termasuk satu orang kritis. Mereka yang terluka dikabarkan merupakan warga Aceh, sementara korban meninggal dunia berasal dari Riau.

Menurut informasi, penembakan terjadi saat para PMI nonpresuderal yang berjumlah 26 orang hendak keluar dari Malaysia secara ilegal menggunakan boat.

Di tengah perjalanan, boat yang mereka tumpangi dikejar kapal patroli APMM. Petugas APMM disebut melepaskan tembakan membabi buta ke arah boat dari jarak 20 meter hingga 25 meter.

Cucun menilai penggunaan senjata api oleh APMM tidak dapat dibenarkan dan terlalu berlebihan.

“Kalau memang harus dilakukan peringatan dan tindakan, semestinya gunakan cara-cara soft approach. Penggunaan senjata api oleh aparat kepada warga sipil sangat berlebihan,” ungkap Legislator dari Dapil Jawa Barat II itu.

Untuk itu, Cucun mendukung langkah Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur yang mengirimkan nota diplomatik kepada Pemerintah Malaysia untuk mendorong dilakukannya penyelidikan atas insiden tersebut, termasuk kemungkinan penggunaan kekuatan secara berlebihan atau excessive use of force dalam kasus ini.

“Indonesia harus meminta pertanggungjawaban dari Malaysia terkait dengan masalah penembakan yang menghilangkan nyawa warga kita,” sebut Politisi Fraksi PKB ini.

Kementerian Luar Negeri bersama KBRI dan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) serta atase kepolisian pun diminta untuk terus berkoordinasi dengan Pemerintah Malaysia terkait penanganan bagi para korban.

Saat ini Pemerintah tengah melakukan koordinasi dengan otoritas di Malaysia agar bisa mendampingi penanganan jenazah maupun PMI yang dirawat di rumah sakit.

Apalagi PMI yang terluka masih dalam pengawasan Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia. Cucun berharap para PMI ini segera mendapat bantuan dari Pemerintah Indonesia.

“Baik untuk mengawasi PMI yang terluka, maupun pendampingan terkait permasalahan hukum bagi mereka. PMI kita harus mendapat perlindungan dari negara,” ucapnya.

“Pemerintah juga harus memastikan akuntabilitas proses hukum oleh otoritas Malaysia,” pungkas Pimpinan DPR RI Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) ini. (*)

Facebook Comments Box
Follow WhatsApp Channel mevin.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Jelang Mudik Lebaran 2026, Komisi V DPR RI Kritik Kondisi Tol Jakarta-Merak: Macet Parah dan Banyak Lubang
Maksimalkan Pengawasan Anggaran 2026, Anggota DPRD Jabar Ahmad Faisal Gelar Bukber dan Diskusi Bersama Media
Komisi IV DPRD Jabar Inspeksi Jalan Provinsi di Garut Jelang Mudik Lebaran 2026
Komisi IV DPRD Jabar Temui Kendala di Apartemen Transit Rancaekek: Kapasitas Penuh, Antrean Panjang
Pasca Tragedi Longsor Bantargebang, Hardiyanto Kenneth Desak Pemprov DKI Evaluasi Total
TB Hasanuddin: Jika Ingin Keadilan, Palestina Wajib Dilibatkan dalam Forum Board of Peace
Kasus Bocah Tewas di Sukabumi: Komisi III DPR RI Desak Kapolres Usut Gengster Ayah Korban
BPJS Kesehatan Terancam Defisit Rp30 Triliun, Iuran Bakal Naik? DPR: Jangan Bebani Rakyat, Mana Janji Hapus Tunggakan!

Berita Terkait

Jumat, 13 Maret 2026 - 14:00 WIB

Jelang Mudik Lebaran 2026, Komisi V DPR RI Kritik Kondisi Tol Jakarta-Merak: Macet Parah dan Banyak Lubang

Kamis, 12 Maret 2026 - 19:49 WIB

Maksimalkan Pengawasan Anggaran 2026, Anggota DPRD Jabar Ahmad Faisal Gelar Bukber dan Diskusi Bersama Media

Kamis, 12 Maret 2026 - 09:00 WIB

Komisi IV DPRD Jabar Inspeksi Jalan Provinsi di Garut Jelang Mudik Lebaran 2026

Rabu, 11 Maret 2026 - 21:00 WIB

Komisi IV DPRD Jabar Temui Kendala di Apartemen Transit Rancaekek: Kapasitas Penuh, Antrean Panjang

Senin, 9 Maret 2026 - 16:02 WIB

Pasca Tragedi Longsor Bantargebang, Hardiyanto Kenneth Desak Pemprov DKI Evaluasi Total

Berita Terbaru